Iwan Suryawan Soroti Subsidi Sekolah Swasta untuk Warga Miskin di Jawa Barat

Wakil Ketu DPRD Jawa Barat Abah Iwan Suryawan menyoroti subsidi sekolah swasta nan didanai Pemprov Jawa Barat.(istimewa)

SISTEM Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat tahun aliran 2026/2027 mulai memasuki babak krusial. Ketika jalur sekolah negeri mulai mengumumkan hasil seleksi, ratusan ribu siswa dipastikan tersisih.

Mereka Harus berhadapan dengan bayang-bayang biaya sekolah swasta nan mahal. Kondisi ini langsung memicu gelombang protes dari para orang tua calon siswa hingga viral di beragam media sosial.

Unggahan video emosional para ibu nan protes di depan instansi operasional pendidikan dan Gedung Sate mengeluhkan rumitnya sistem pemetaan digital serta pusing memikirkan biaya swasta.

Merespons situasi ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, langsung angkat bicara dan memberikan catatan kritis.

Menurut dia, keterbatasan daya tampung sekolah negeri memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan sekolah swasta sebagai katup penyelamat utama agar anak-anak di Jabar tidak putus sekolah.

"Langkah mensubsidi siswa di sekolah swasta saat ini sangat diperlukan dan langkah Pemprov Jabar sudah cukup baik. Tinggal gimana kesiapan sekolah swasta nan bekerja sama mengemban amanah ini," katanya, Senin (15/6).

Bagi Iwan, sekolah swasta sekarang tidak boleh lagi dianggap sebagai pilihan kelas dua alias sekadar pelengkap. Sekolah swasta adalah mitra strategis nan disiapkan sistem untuk menampung limpahan siswa, terutama dari family kurang mampu.

Namun, legislator senior ini melempar peringatan, bahwa seberapa siap sekolah swasta di Jabar memikul beban besar ini. Selain itu, subsidi nan disiapkan pemerintah wilayah kudu betul-betul cukup serta dijamin setara bagi nan membutuhkan.

826 Ribu lulusan berebut bangku negeri

Berdasarkan info resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, nomor kejuaraan pada SPMB 2026 ini memang sangat ketat. Jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat nan siap melanjutkan sekolah mencapai 826.000 siswa.

Sementara total kuota tampung seluruh SMA dan SMK Negeri di 27 kabupaten/kota di Jabar hanya bisa menyerap sekitar 363.067 kursi.

Menurut Ketua DPD PKS Jawa Barat itu, kondisi ini makin mengkhawatirkan jika memandang potret nomor putus sekolah. Data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek menunjukkan nomor Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat lulusan SMP di Jabar tetap menyentuh nomor belasan ribu anak per tahun lantaran masalah ekonomi.

Jika kegagalan masuk negeri di fase SPMB ini tidak diantisipasi dengan sekolah lanjutan nan murah, diagram anak putus sekolah usia remaja di Jabar dipastikan bakal melonjak tajam.

Artinya, kata dia, ada sekitar 460.000 lulusan SMP/MTs nan terpaksa gigit jari tidak dapat bangku negeri. Untuk menutupi kekurangan raksasa itu, pemerintah bersandar pada kapabilitas total sekolah swasta di Jabar nan mempunyai daya tampung kolektif hingga 546.116 kursi.

Walau di atas kertas kuota swasta ini terlihat cukup, Iwan Suryawan mengingatkan jika hitungan matematika tidak seindah realita di lapangan. Masalah utamanya bukan soal ada alias tidaknya bangku kosong, melainkan kuat alias tidaknya dompet orangtua siswa untuk membayarnya.

"Kuota bangku kosong di swasta memang banyak. Tapi jika tidak bisa dibeli oleh masyarakat lantaran kemahalan, ya sama saja bohong. Di sinilah komitmen negara diuji lewat skema subsidi," tandas Abah Iwan Suryawan.

Alokasi Rp218 miliar untuk subsidi

Menjawab kekhawatiran itu, tambahnya, Pemprov Jabar berbareng DPRD Jabar resmi mengetok anggaran sebesar Rp218 miliar pada APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Dana besar ini dialokasikan unik sebagai danasiwa untuk siswa miskin (kategori Desil 1 sampai Desil 4) nan terpaksa masuk ke sekolah swasta.

Merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Afirmasi KETM Disdik Jabar, pemerintah menetapkan pemisah atas biaya: Dana Sumbangan Pendidikan (DSP/uang gedung) maksimal Rp1.500.000 dan subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maksimal Rp100.000 per bulan.

Angka inilah nan dinilai Iwan perlu dikawal ketat efektivitasnya.
Dia menganalisis, bagi pengelola yayasan sekolah swasta mini di tingkat kecamatan, nominal subsidi ini sangat membantu napas operasional mereka.

Di wilayah pedesaan alias pinggiran kabupaten, subsidi Rp100.000 per bulan per siswa nan digabung dengan biaya BOS pusat dirasa cukup untuk operasional dasar.

Namun, cerita bakal berbeda untuk sekolah swasta menengah alias SMK swasta nan punya bidang teknik dan teknologi tinggi.

Iwan menilai nomor subsidi itu terlalu mepet. Biaya perawatan mesin praktik dan inflasi perangkat pendidikan tahun 2026 membikin ruang mobilitas sekolah swasta untuk menjaga mutu pengajaran jadi sangat terbatas.

Dia cemas ketimpangan ini memicu kejadian "subsidi separuh hati". Sekolah swasta terpaksa memotong akomodasi belajar alias menekan penghasilan pembimbing honorer demi mencukup-cukupkan anggaran penampungan siswa limpahan negeri ini.

"Penekanan kita kudu pada jangan sampai ada akomodasi nan kurang untuk siswa dengan argumen menyesuaikan dengan subsidi. Sekolah nan ditunjuk kudu betul-betul berkomitmen memberikan akomodasi dan pengajaran pendidikan standar untuk siswa," tegasnya.

Sebaran sekolah mitra

Sampai proses pendaftaran SPMB 2026 ini berjalan, Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat sudah ada ratusan sekolah swasta nan berkomitmen membuka pintu kerja sama afirmasi biaya murah ini. Mitra strategis ini didominasi oleh yayasan pendidikan besar nan punya jaringan luas di Jabar, seperti SMA/SMK PGRI, Perguruan Muhammadiyah, Yayasan Pasundan, hingga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Selain itu, di beberapa area perkotaan nan padat penduduk, pemetaan juga melibatkan sekolah-sekolah swasta cuma-cuma lokal terakreditasi untuk menyasar wilayah kecamatan alias kelurahan nan memang tidak punya SMA/SMK Negeri sama sekali.

Namun, Abah Iwan memandang sebaran sekolah swasta nan diajak kerja sama ini belum merata secara geografis. Di pusat perkotaan nan padat seperti Bogor, Bekasi, dan Bandung, jumlah sekolah mitra memang melimpah, tapi persaingan di sana tetap sangat mencekik lantaran jumlah masyarakat nan membeludak.

Sebaliknya, di wilayah Jabar bagian selatan alias pelosok kabupaten, jumlah SMA/SMK swasta nan bagus dan mau berkolaborasi dengan plafon biaya murah dari pemerintah justru minim. Akibatnya, anak-anak di wilayah terpencil terpaksa menempuh jarak nan sangat jauh demi bisa sekolah murah.

"Jangan sampai kewenangan anak untuk sekolah tersendat hanya gara-gara rumahnya jauh dari sekolah swasta nan berkolaborasi dengan pemerintah. Sebaran sekolah mitra ini kudu dievaluasi total oleh Dinas Pendidikan," tegasnya.

Menakar keadilan seleksi

Faktor terakhir nan dikritik tajam oleh Iwan Suryawan adalah agunan keadilan saat seleksi calon penerima subsidi ini. Karena pagu anggaran danasiwa Rp218 miliar tersebut punya kuota maksimal, artinya tidak semua siswa nan kandas masuk negeri otomatis langsung dapat subsidi penuh di swasta.

Dia mengingatkan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial nan dipakai sebagai referensi utama kudu betul-betul sah dan diperbarui. Jangan sampai support ini salah sasaran kepada family nan aslinya mampu, tapi mendadak memanipulasi arsip administrasi. Celah manipulasi surat keterangan tidak bisa di tingkat desa/kelurahan tetap jadi momok nan menakutkan.

Menutup keterangannya, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Iwan Suryawan memastikan kegunaan pengawasan terhadap realisasi subsidi sekolah swasta ini bakal diperketat dua kali lipat. Secara khusus, dia mendesak agar proses pencairan biaya dari kas wilayah ke rekening yayasan sekolah tidak boleh telat akibat urusan birokrasi.

"Kami di DPRD Jabar tidak mau lagi mendengar ada cerita anak dilarang ikut ujian alias ijazahnya ditahan pihak swasta hanya lantaran biaya subsidi dari pemprov terlambat cair ke rekening yayasan. Kasihan siswa dan orangtua, mereka tidak tahu apa-apa tapi malah jadi korban birokrasi," tandas Iwan Suryawan.