Istana Buka Suara soal Polemik Desil Tak Sesuai Ekonomi Warga

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi info desil nan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dilakukan setelah muncul polemik mengenai info desil nan dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

“Ini sedang dievaluasi ya. tadi kan sudah disampaikan Bu Rieke Diah Pitaloka itu tentang itu ya,” kata Bambang usai rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bambang mengaku belum dapat memastikan apakah polemik tersebut disebabkan kesalahan dalam proses pendataan. Pemerintah tetap perlu memandang dasar pengelompokan info tersebut sebelum mengambil kesimpulan.

“Ya kelak di BPS bakal kita lihat lagi. Kira-kira seperti itu. Kita belum tahu juga sampai sekarang apa dasarnya dan sebagainya. nan jelas itu sedang dievaluasi di BPS ya. mudah-mudahan ada perbaikan,” katanya.

Selain pertimbangan data, Bambang menyebut pemerintah membuka kesempatan membentuk tim unik lintas kementerian dan lembaga untuk mengkaji persoalan info desil tersebut.

“Oh pastinya bakal dibentuk (tim khusus) antar lembaga ya, antar lembaga dari BPS, Bappenas dan sebagainya ya. Tunggu aja kelak deh ya,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pekerja dengan penghasilan setara bayaran minimum mengaku terkejut setelah mendapati status ekonomi mereka justru tercatat dalam golongan desil atas pada info pemerintah.

Polemik tersebut turut mendapat sorotan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Organisasi pekerja itu menilai metode penghitungan desil kesejahteraan nan digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tepat.

"Tanggapan KSPI dan Partai Buruh: Ngawur. Enggak usah dipakai itu desil,” kata Presiden KSPI Said Iqbal saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konvensi pers, Sabtu 29 Agustus 2026.

Said juga mempersoalkan anggaran survei desil nan disebutnya mencapai Rp 7 trilliun, ditambah kucuran anggaran lanjutan Rp 6 triliun kepada BPS. Menurut dia, hasil penghitungan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil buruh.

"Upahnya tiga juta masuk desil 10, desil 10 itu orang kaya. Bahkan bayaran minimum masuk desil 9 dan desil 10,” ujarnya.

Perubahan info desil juga dilaporkan berakibat langsung pada akses pendidikan. Hal ini dialami Diandrea Fristi, mahasiswi semester tiga bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Data desil ekonominya tiba-tiba berubah sehingga pengajuan danasiwa nan diharapkan untuk membantu biaya kuliah ditolak.

Kondisi tersebut membikin Diandrea nyaris kehilangan angan untuk melanjutkan pendidikannya. Bahkan, keluarganya kudu mencari langkah lain untuk menutupi biaya kuliah setelah dia kandas mendapatkan beasiswa.

"Pada semester 1 kan alhamdulillah IPK saya 4, saya berambisi saya keterima (beasiswa), tapi rupanya tidak keterima. Terus akhirnya saya daftar lagi nan di semester 2, tapi IPK saya turun jadi 3,95. Alhamdulillah desil saya 2. hanya Tiba-tiba desilnya itu jadi 6 sampai 10," kata Diandrea. Dikutip dari Liputan6 SCTV, Rabu (26/8/2026).

Diandrea mengaku bingung dengan perubahan tersebut. Pasalnya, satu-satunya sumber pemasukan keluarganya berasal dari sang ayah nan bekerja sebagai kuli galon air isi ulang di perkampungan Wonokromo, Surabaya.

Kondisi ekonomi family apalagi membikin mereka sempat berutang dan berdagang gantungan kunci untuk bayar biaya kuliah sebesar Rp 4 juta setelah Diandrea kandas memperoleh beasiswa.