Iran Ungkap Detail Proposal 14 Poin yang Diajukan ke AS, Ini Tuntutannya

JAKARTA - Iran pada Selasa (19/5/2026) mengungkapkan rincian proposal terbarunya nan diajukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang nan dilancarkan oleh Washington dan Israel terhadap Teheran pada Februari.

Rincian tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, selama pertemuan dengan personil Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen. Dalam pertemuan tersebut, dia menyampaikan laporan komprehensif tentang perkembangan terbaru dalam diplomasi antara Iran dan AS.

Gharibabadi menyatakan bahwa proposal Teheran menekankan "haknya untuk pengayaan uranium dan aktivitas nuklir damai," menurut instansi buletin resmi Iran, IRNA.

Proposal tersebut juga mencakup pengakhiran bentrok di semua front, termasuk Lebanon; pencabutan blokade angkatan laut AS; pembebasan aset Iran; dan kompensasi oleh Amerika Serikat atas kerusakan nan disebabkan selama perang terbaru untuk mendukung upaya rekonstruksi.

Proposal tersebut juga menegaskan penghapusan semua hukuman sepihak dan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta penarikan pasukan AS dari daerah-daerah di sekitar Republik Islam, katanya, sebagaimana dilansir TRT.

Pada 10 Mei, Iran menyampaikan tanggapannya terhadap proposal AS untuk mengakhiri perang melalui Pakistan, tetapi Presiden Donald Trump menggambarkan proposal Iran tersebut sebagai perihal nan "sama sekali tidak dapat diterima."

Media Iran pada Senin (18/5/2026) mengatakan bahwa Iran telah mengusulkan proposal revisi 14 poin kepada pihak AS melalui mediator Pakistan.

Pada Sabtu (16/5/2026), Trump kembali menakut-nakuti bakal meningkatkan eskalasi militer terhadap Iran, dengan mengunggah sebuah gambar di platform Truth Social miliknya nan menunjukkan kapal perang mengibarkan bendera Amerika, termasuk satu kapal nan membawa bendera Iran, berbareng dengan frasa "TENANG SEBELUM BADAI."

Pada Senin malam, Trump mengumumkan bahwa dia telah menunda serangan nan direncanakan untuk Selasa terhadap Iran atas permintaan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.