Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menghadapi tantangan berat saat bersiap memasuki masa tenteram setelah perang berkepanjangan. Di tengah angan berakhirnya konflik, negara tersebut justru dibayangi ancaman hiperinflasi, kontraksi ekonomi hingga 10%, pemadaman listrik, serta meningkatnya ketidakpuasan publik nan dikhawatirkan memicu gejolak sosial baru.
"Krisi ekonomi dan ketidakpuasan mengenai mata pencaharian jelas meningkat, apalagi tanpa statistik nan tepat. Kami menyaksikan lonjakan nilai nan belum pernah terjadi sebelumnya akibat blokade laut dan akibat perang," kata guru besar sosiologi Universitas Kurdistan, Fuad Habibi, seperti dikutip The Guardian, Minggu (7/6/2026).
Ia juga menyoroti pembatasan internet nan disebut menyebabkan sedikitnya 2 juta orang kehilangan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung.
Perdebatan mengenai arah masa depan Iran mulai mengemuka di ruang publik. Sebagian kalangan mendorong keterbukaan nan lebih besar pascaperang, sementara golongan lain menilai Iran kudu memperkuat kemandirian ekonomi dan pembangunan nasional setelah sukses menunjukkan ketahanannya menghadapi tekanan eksternal.
Namun, pemulihan ekonomi diperkirakan tidak bakal mudah. Sejumlah ahli ekonomi memperkirakan kerugian akibat perang mencapai sekitar US$270 miliar alias setara Rp4.885,65 triliun. Kerusakan tersebut mencakup infrastruktur, sekolah, akomodasi energi, industri baja hingga sektor perumahan.
Harapan besar tertuju pada kemungkinan pelonggaran hukuman Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Kendati demikian, banyak ahli ekonomi Iran menilai support nan mungkin diperoleh tidak bakal cukup untuk menutupi besarnya kerugian ekonomi nan telah terjadi.
Tekanan ekonomi semakin terasa lantaran inflasi pangan Iran pada Mei tercatat mencapai 130% secara tahunan, tertinggi sejak Perang Dunia II. Sementara itu, inflasi daging dan unggas apalagi melonjak hingga 176%. Kondisi ini memicu kekhawatiran para mahir kesehatan mengenai meningkatnya kasus malnutrisi, osteoporosis, dan gangguan pertumbuhan akibat menurunnya konsumsi produk bergizi.
Mantan Menteri Komunikasi Iran Mohammad Javad Azari Jahromi memperingatkan bahwa ancaman terbesar setelah perang bisa datang dari sektor ekonomi. Menurutnya, inflasi berpotensi menjadi "bom" baru nan menghantam kehidupan masyarakat melalui kenaikan biaya hidup dan nilai sewa rumah.
Presiden Masoud Pezeshkian sendiri berulang kali mengingatkan masyarakat mengenai masa susah nan tetap menanti. Pemerintah juga tengah berupaya menjaga stabilitas sosial sembari menangani kerusakan prasarana nan ditinggalkan perang.
Di sektor energi, pemerintah membantah berita bahwa pemadaman listrik bergilir selama dua jam per hari bakal segera diberlakukan. Meski demikian, Ketua Komisi Energi Kamar Dagang Iran Arash Najafi mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan pemadaman harian guna menjaga keberlangsungan produksi nasional.
Di sisi lain, pencabutan berjenjang pembatasan internet mulai membuka kembali ruang obrolan publik. Namun langkah tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan politikus garis keras nan apalagi berupaya memakzulkan menteri komunikasi lantaran dianggap terlalu lenggang terhadap akses informasi.
Selain tekanan ekonomi, rumor kebebasan sipil juga menjadi sorotan. Sejumlah golongan reformis mendesak pemerintah menghentikan eksekusi tahanan politik dan mengurangi tindakan represif nan dinilai memperdalam perpecahan internal. Setidaknya 22 tahanan politik dilaporkan dieksekusi dalam periode 17 Maret hingga 27 April.
Para pengamat menilai ujian terbesar bagi pemerintahan Iran saat ini bukan lagi keahlian memperkuat dalam perang, melainkan keahlian mengelola perdamaian.
Jika hukuman ekonomi tetap bersambung dan arus investasi, teknologi, serta modal asing tidak kunjung masuk, kerusakan akibat perang dikhawatirkan berubah menjadi kondisi permanen nan membikin masyarakat hidup dalam lingkaran kelangkaan, kelelahan, dan ketidakstabilan berkepanjangan.
(luc/luc)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·