Investor Butuh Kepastian Lahan, Bank Tanah Siapkan 35 Ribu Hektare

Investor Butuh Kepastian Lahan, Bank Tanah Siapkan 35 Ribu Hektare (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah memperkuat tata kelola pertanahan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan nasional. Langkah ini juga dinilai krusial untuk mendukung reforma agraria dan kepastian norma lahan guna mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, melindungi kewenangan masyarakat, serta meminimalkan bentrok agraria.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Kurnia Ramadhana menjelaskan bahwa rumor agraria mempunyai keterkaitan erat dengan beragam agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran nan tercantum dalam Asta Cita.

“Jika memandang keseluruhan misi Asta Cita Presiden, rumor agraria sebenarnya sangat relevan dan menjadi fondasi bagi banyak agenda pembangunan, mulai dari keadilan sosial, ketahanan pangan dan energi, hingga peningkatan investasi serta pembuatan lapangan kerja,” ujar Kurnia, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Pengelolaan Tanah Transparan

Menurut dia, pengelolaan tanah nan setara dan transparan dapat memberikan sejumlah akibat positif. Di antaranya mengurangi konsentrasi penguasaan tanah nan berlebihan, melindungi kewenangan masyarakat, serta meminimalkan potensi bentrok agraria.

Selain itu, kepastian pengelolaan lahan juga berkedudukan krusial dalam mendukung pembangunan area industri, area ekonomi baru, serta menarik minat investor.

“Bagi investor, salah satu perihal pertama nan dilihat adalah kepastian norma atas lahan. Karena itu, tata kelola pertanahan nan baik menjadi aspek krusial dalam menciptakan suasana investasi nan sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.