Ingin Bangun Jalur Tandingan Selat Malaka, Apa Untungnya Buat Thailand?

Pemerintah Thailand bakal melanjutkan rencana jangka panjang membangun jembatan (land bridge) nan menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan melewati Selat Malaka, jalur laut krusial di Asia Tenggara.

Pemerintah Thailand berambisi dengan jembatan ini, kapal-kapal dapat menghindari Selat Malaka nan padat, mempersingkat waktu transit rata-rata 4 hari, dan memangkas biaya pengiriman sekitar 15 persen.

Obsesi Thailand ini sudah ada sejak akhir abad ke-17, nan saat itu mau membangun kanal melintasi Tanah Genting Kra. Dikutip dari beragam sumber, Rabu (22/4), kanal Kra tak pernah dibangun lantaran biaya bangunan nan sangat tinggi, tantangan teknik, dan kerasionalan ekonomi nan lemah.

Proyek nan sempat terlupakan ini kembali dibahas di era pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin. Sejak menjabat pada Agustus 2023, konsentrasi kebijakan Srettha sangat tajam: merevitalisasi ekonomi Thailand setelah menghadapi pertumbuhan nan lambat selama satu dasawarsa akibat salah urus militer dan diperparah oleh pandemi COVID-19.

Pemerintah memprioritaskan perjanjian perdagangan bebas. Srettha kemudian berkeliling bumi untuk menarik investasi asing. Bangkok nan iri memandang Singapura juga mempunyai ambisi untuk memainkan peran nan lebih besar dalam jaringan rantai pasok global.

Untuk mengejar visi ekonomi nan besar ini, Srettha kembali membangkitkan rencana nan sudah lama dilupakan: pembangunan jembatan nan melintasi Kra Isthmus. Lewat proyek ini, Thailand mau membangun pelabuhan di provinsi Chumphon di sisi Teluk Thailand dan di provinsi Ranong di sisi Laut Andaman. Kedua pelabuhan itu bakal dihubungkan oleh jalan raya, jalur kereta api, dan pipa sepanjang 90 km.

Kapal nan membawa barang-barang buatan Asia Timur Laut bakal dibongkar muatannya di Chumphon, nan kemudian bakal diangkut ke sisi lain dengan truk dan kereta api. Sementara kapal-kapal nan mengangkut peralatan buatan Asia Barat dan Eropa bakal dibongkar muatannya di Ranong.

Srettha bukan perdana menteri pertama nan "menghidupkan" kembali proyek jembatan itu. Pembangunan jembatan pertama kali diusulkan oleh Thaksin Shinawatra pada 2005. Namun, rencana itu kandas setahun kemudian lantaran Thaksin digulingkan lewat kudeta militer.

Ironisnya, setelah kudeta lagi pada 2014, militer kembali menghidupkan proyek itu pada 2020. Namun, kandas mendapat daya tarik lantaran diskolasi ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19.

Yang Didapatkan Thailand Jika Proyek Jembatan Berhasil

Srettha mengungkap ada sejumlah untung nan bakal didapat Thailand jika proyek jembatan berhasil.

Pertama, dengan menghindari Selat Malaka nan padat, perusahaan pelayaran bakal menghemat waktu berlayar 3-4 hari, sehingga mengurangi biaya transportasi sebesar 15 persen.

Kedua, pembangunan jembatan bakal memberikan untung ekonomi negara hingga 1,3 triliun baht (sekitar Rp 534 T), meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen, dan membuka lapangan kerja bagi 280 ribu pekerja. Proyek ini bakal sangat menguntungkan perekonomian di wilayah selatan, di mana partai koalisi nan berkuaasa selalu mendapat hasil jelek pada pemilihan umum Mei 2023.

Ketiga, jembatan itu bakal menempatkan Thailand di jantung rantai pasok Asia Tenggara.

Proyek ini tentunya tidak lepas dari kritik. Kritikus mempertanyakan viabilitas ekonomi proyek ini dan menilai konsep kapal nan membawa peralatan buatan Asia Timur Laut bakal dibongkar di Chumphon sementara kapal nan membawa peralatan buatan Asia Barat dan Eropa bakal dibongkar di Ranong malah menyantap waktu dan meningkatkan biaya transportasi.

Kritikus juga menyebut jembatan bakal membawa akibat negatif pada lingkungan, merugikan industri pariwisata dan perikanan Thailand selatan. Sementara secara geopolitik, kepemilikan jembatan dapat menyeret Thailand ke dalam pusaran persaingan AS-China, khususnya jika China mendanai pembangunannya.

Terlepas dari segala kritik, Srettha tak bergeming dan apalagi telah mengusulkan agenda konstruksi. Perusahaan bangunan bakal mengusulkan penawaran untuk perjanjian pada pertengahan 2025 dengan pembangunan dijadwalkan dimulai di tahun nan sama dan selesai pada 2030, dengan total biaya sekitar USD 30 miliar.

Siapa nan Akan Biayai Proyek Jembatan Ambisius Thailand?

Yang tetap belum jelas adalah siapa nan bakal membiayai pembangunan jembatan itu. Proyek sebesar itu memerlukan investasi asing nan besar. Pemerintah telah menyampaikan buahpikiran tersebut kepada AS, China, dan Jepang. Responsnya sopan tapi tidak mengikat.

Meski perusahaan bangunan China berada di posisi nan tepat untuk membangun pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api nan dibutuhkan, Beijing tampak tidak bakal mengangkat proyek ini sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI).

Hingga saat ini, belum ada pihak nan betul-betul secara serius menunjukkan kesukaan untuk membiayai proyek besar ini.