Inggris Pangkas Anggaran Sekolah dan Rumah Sakit demi Tambah Belanja Pertahanan

Pemerintah Inggris berencana memangkas anggaran investasi senilai 6 miliar poundsterling alias sekitar USD 8 miliar dalam empat tahun ke depan. Pemotongan tersebut bakal menyasar sejumlah proyek pembangunan, termasuk sekolah dan rumah sakit, untuk mendanai peningkatan shopping pertahanan sebesar 15 miliar poundsterling.

Mengutip Bloomberg, Senin (8/6), sejumlah media lokal melaporkan, pemerintah di Downing Street saat ini tetap membahas secara intensif Defense Investment Plan (DIP) alias Rencana Investasi Pertahanan nan penerbitannya telah lama tertunda. Pemerintah memutuskan tambahan biaya bagi sektor pertahanan tidak bakal berasal dari kenaikan pajak maupun penambahan utang negara.

Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari sasaran pemerintah untuk meningkatkan shopping pertahanan dari 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,6 persen pada 2027. Angka itu ditargetkan kembali naik hingga mencapai 3,5 persen pada 2035.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seluruh kementerian dan lembaga pemerintah disebut bakal menghadapi pemotongan setidaknya 1 persen dari anggaran shopping modal mereka. Kebijakan itu diperkirakan menghasilkan penghematan sekitar 1,5 miliar poundsterling per tahun.

Laporan nan pertama kali diungkap oleh The Sunday Times itu juga menyebut beberapa kementerian berpotensi mengalami pemangkasan anggaran nan lebih besar. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan disebut memperoleh tambahan biaya nan lebih rendah dari permintaan awal, ialah di bawah usulan kenaikan anggaran sebesar 18 miliar poundsterling untuk periode empat tahun.

Pemerintah Inggris belum memberikan komentar rinci mengenai laporan pemotongan anggaran tersebut. Namun, ahli bicara pemerintah menegaskan bahwa rencana investasi pertahanan bakal mempercepat pengadaan teknologi dan perlengkapan bagi pasukan garis depan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kami sedang bekerja untuk menyelesaikan rencana tersebut dan bakal menerbitkannya sesegera mungkin,” kata ahli bicara pemerintah.

Dokumen Rencana Investasi Pertahanan sejatinya dijadwalkan terbit pada musim gugur 2025. Namun hingga kini, pemerintah belum juga merampungkan arsip tersebut.

Menteri Kehakiman sekaligus Wakil Perdana Menteri Inggris, David Lammy, pada Minggu (7/6) mengatakan arsip final bakal dipublikasikan sebelum penyelenggaraan KTT NATO nan dijadwalkan berjalan pada 7-8 Juli mendatang.

Keterlambatan publikasi arsip itu menuai kritik dari parlemen Inggris. Sebuah komite personil parlemen menilai penundaan tersebut telah merusak kredibilitas Inggris di hadapan negara-negara sekutunya serta menimbulkan tambahan biaya bagi pemerintah.

Ketua Komite Akun Publik parlemen Inggris, Geoffrey Clifton-Brown, menilai lambannya proses birokrasi memberikan sinyal negatif kepada publik maupun mitra internasional Inggris.

“Menteri mana pun nan mencoba menjelaskan alias membenarkan keterlambatan ini semestinya bertanya kepada dirinya sendiri pesan apa nan disampaikan oleh lambannya birokrasi selama beberapa bulan terakhir kepada publik, sekutu Inggris, maupun para lawannya, dan cukup meminta maaf,” ujarnya.

Menurut Clifton-Brown, penundaan tersebut turut meningkatkan biaya pengadaan perangkat utama sistem pertahanan serta memperlambat agenda modernisasi militer Inggris nan tengah dikejar pemerintah.