Inflasi RI 3,19%, Mendagri Minta Pemda Waspadai Kenaikan Harga Pangan

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 tercatat sebesar 3,19 persen. Sementara itu, secara month-to-month pada Agustus 2026 terhadap Juli 2026, inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen.

Ia menjelaskan kondisi tersebut terutama dipengaruhi sektor makanan dan minuman, dengan sejumlah komoditas penyumbang utama seperti daging ayam ras, cabe rawit, ikan segar, dan beras.

Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi nan dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9).

Menyikapi kondisi tersebut, Tito meminta pemerintah wilayah (Pemda) memberikan perhatian terhadap komoditas pangan nan mengalami kenaikan harga, terutama di wilayah nan berasas info Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tekanan harga. Intervensi dapat dilakukan melalui beragam langkah, termasuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyelenggaraan pasar murah.

"Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah nan spesifik ada datanya di BPS ... agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain. Kemudian, kita juga perlu waspadai potensi produksi nan bisa menurun, lantaran adanya tandus panjang, karhutla, dan lain-lain," kata Tito dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Tito membeberkan wilayah dengan tingkat inflasi tertinggi, ialah Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan nomor 5,28 persen. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Kapuas mencatat nomor tertinggi, ialah sebesar 6,2 persen, sedangkan tingkat kota ditempati Kota Ternate dengan nomor 5,75 persen.

Di sisi lain, Tito turut memberikan apresiasi kepada wilayah dengan tingkat inflasi nan dinilai terkendali, ialah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2,17 persen, Kabupaten Morowali sebesar 1,22 persen, dan Kota Palopo sebesar 1,73 persen.

"Ini minggu lampau ini terbaik dari 98 kota nan ada, Kota Palopo. Terima kasih," tambahnya.

Tito menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas nilai peralatan dan jasa. Menurutnya, kenaikan nilai nan terlalu tinggi dapat membebani masyarakat, sementara penurunan nilai nan terlalu dalam juga dapat menyulitkan produsen, petani, nelayan, maupun pelaku industri dalam menutup biaya operasional.

"Nah itu nan kita kudu jaga stabilitasnya, nilai pangan, peralatan dan jasa, pangan nan paling utama, nan menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir menyoroti sejumlah komoditas nan perlu mendapatkan intervensi Pemda, di antaranya beras, ayam ras, dan cabai. Untuk beras, Tomsi mengingatkan Pemda agar tidak terlambat melakukan intervensi lantaran dapat menyebabkan kenaikan nilai nan cukup tinggi dan memerlukan waktu lebih lama untuk kembali diturunkan.

Sementara untuk ayam ras, dia menilai perlu dicari formula agar perubahan nilai tidak terlalu tajam sehingga tidak merugikan produsen maupun konsumen. Untuk komoditas cabai, Tomsi berambisi intervensi Kementerian Pertanian melalui penambahan jumlah kebun serta sejumlah program subsidi dapat membantu menjaga stabilitas harga.

"Tentunya, kita berambisi bahwa dalam beberapa bulan ke depan cabe ini tidak masuk lagi di dalam daftar nan naik-turun nan tajam," pungkasnya.

(akd/ega)