Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan nan kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi.
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Suhendra Wiriadinata mengatakan, izin menjadi fondasi krusial bagi bumi upaya untuk memperluas kontribusi terhadap sasaran penurunan emisi nasional sekaligus memperkuat daya saing industri pulp dan kertas Indonesia di pasar global. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 untuk pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan serta memperkuat penerapan Multiusaha Kehutanan.
“Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 nan memberikan kepastian izin dan kerangka tata kelola nan lebih jelas bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Bagi industri kami, karbon merupakan nilai tambah nan melengkapi, bukan menggantikan, peran utama sektor ini dalam menghasilkan produk berbasis serat terbarukan nan dibutuhkan masyarakat global,” ujar Suhendra dalam keterangannya dalam Business Forum on Carbon Market di New York, AS, Kamis (14/5).
Suhendra mengatakan, pasar karbon nan andal dapat mendorong investasi nan lebih besar dalam restorasi gambut, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area operasional. Keberhasilan pasar karbon, menurutnya, sangat berjuntai pada integritas proyek, transparansi pengukuran, kejelasan metodologi, serta penerimaan pasar domestik dan internasional.
“APKI berbareng seluruh personil berkomitmen mendukung pengembangan angsuran karbon berbobot tinggi nan memenuhi standar internasional, memberikan faedah lingkungan nan nyata, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Dengan support kebijakan nan tepat dan kerjasama lintas sektor, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon berbasis kehutanan di tingkat global,” ujar Suhendra.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru pengelolaan hutan. Menurutnya nilai ekonomi rimba tidak lagi hanya bertumpu pada kayu, tetapi juga pada karbon, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa melalui pengelolaan rimba tanaman industri nan berkelanjutan, efisiensi energi, penggunaan daya terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, serta penemuan produk nan dapat diperbarui dan didaur ulang, industri pulp dan kertas terus memperkuat kontribusinya dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Produk pulp dan kertas berbasis serat terbarukan merupakan bagian krusial dari solusi suasana lantaran dapat menggantikan material berbasis fosil, mendukung pengurangan emisi, serta menjawab kebutuhan pasar dunia terhadap produk nan lebih ramah lingkungan,” kata dia.
Business Forum on Carbon Market merupakan Forum upaya nan turut dihadiri perwakilan pemerintah Indonesia, pelaku upaya kehutanan, penanammodal internasional, asosiasi perdagangan emisi, serta sejumlah mitra strategis dari AS. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi sektor kehutanan sebagai bagian krusial dalam agenda mitigasi perubahan suasana global, sekaligus membuka kesempatan kerjasama investasi hijau untuk mendukung pencapaian sasaran FOLU Net Sink 2030 dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·