Industri Pembiayaan Hadapi Tantangan Kompleks, Isu Penagihan Jadi Sorotan

Industri Pembiayaan (Foto: Okezone)

JAKARTA – Industri pembiayaan nasional tengah menghadapi dinamika nan semakin kompleks. Sejumlah tantangan membayangi keahlian pelaku usaha, mulai dari tanggungjawab pemenuhan modal inti, berakhirnya program restrukturisasi kredit, peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF), hingga perlambatan pertumbuhan pembiayaan.

Di tengah tekanan tersebut, praktik penagihan oleh jasa penagih alias debt collector turut menjadi perhatian publik. Sejumlah kejadian di lapangan memicu sorotan terhadap metode penagihan dan berakibat pada gambaran industri secara keseluruhan.

Meski demikian, pelaku industri menilai persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui penguatan izin dan pengawasan, bukan dengan menghapus peran penagihan nan dinilai menjadi bagian krusial dalam menjaga kualitas kredit.

  1.   NPF Terkendali, Nilai Nominal Tetap Signifikan

Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio NPF industri pembiayaan berada di level 2,51% (gross). Meski secara persentase relatif terkendali, nilai nominal pembiayaan bermasalah tetap besar.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK, Maman Firmansyah, mengungkapkan sepanjang tahun ini perusahaan pembiayaan melakukan hapus kitab hingga Rp28,32 triliun, dengan tambahan pencadangan (CKPN) sekitar Rp30,20 triliun.

Ia menegaskan bahwa hapus kitab merupakan sistem akuntansi dan tidak menghapus tanggungjawab debitur.

“Jadi nan dihapus kitab Rp28 triliun itu, perusahaan pembiayaan tetap tetap berupaya menagih. Di SLIK-nya bakal tetap tercatat sebagai Kol 5,” ujarnya dalam Seminar Mengurai Kompleksitas Tingginya Kredit Macet dan Tantangan Penagihan nan diselenggarakan Warta Ekonomi, Kamis (26/2/2026).

Dengan total perjanjian pembiayaan otomotif aktif mencapai 13 juta, potensi gesekan dalam proses penagihan dinilai susah dihindari.

“Total perjanjian otomotif di kita itu 13 juta. Kalau 1%-nya saja bermasalah, sudah 130 ribu perjanjian nan memerlukan upaya penagihan,” kata Maman.