Indef: Gubernur Baru BI Jangan Pasif dalam Koordinasi Kebijakan

ilustrasi(Antara)

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menekankan bahwa Bank Indonesia (BI) menjadi pihak nan bertanggung jawab terhadap nilai tukar nan terpuruk pada saat ini. Karena itulah, ke depan, Gubernur Bank Indonesia nan baru adalah pejabat nan paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar rupiah.

Didik menyadari Bank Indonesia tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah tanggung jawab dan kebijakannya.  Bank Indonesia diwajibkan oleh undang-undang untuk berkoordinasi dengan pemerintah.

"Bank Indonesia tidak dapat menjaga rupiah sendiri sehingga perlu koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perindustrian. Nilai tukar rupiah kuat alias lemah sangat berasosiasi dengan keahlian perdagangan internasional, investasi, dan fiskal tetapi keahlian nilai tukar ada di dalam tanggung jawab Bank Indonesia," ujar Didik nan juga Rektor Universitas Paramadina, Selasa (28/7).

Walaupun karena nilai tukar jatuh saat ini turut dipengaruhi sektor rill (perdagangan, investasi, dan devisa) tetapi itu tidak meniadakan tanggung jawab Bank Indonesia. Karena itu, kata Didik, koordinasi adalah keharusan dan absolut menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar.

"Gubernur Bank Indonesia nan baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini (hanya melaksanakan tugas moneter saja) tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementrian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang. Mengapa kudu memimpin di depan? lantaran keahlian nilai tukar adalah tanggung jawab utamanya," tegasnya.

Menurut Didik, Gubernur BI ke depan perlu melakukan transformasi agar perannya menjadi pemimpin di depan dalam menjaga nilai tukar rupiah. Peran ini kudu dilakukan agar nilai tukaar tidak terus tepuruk seperti seklarang. "Transformasi kepemimpinan BI ini perlu dilakukan lantaran tantangannya sangat berat dari campuran masalah moneter dan non-moneter," jelasnya.

Didik mencontohkan, tugas menjaga kecukupan persediaan devisa tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia lantaran persediaan devisa tersebut datang dari aktivitas ekonomi di sektor riil. Cadangan devisa sebagai instrumen dipakai untuk intervensi, pembayaran utang luar negeri pemerintah, menjaga kepercayaan pasar. Namun, untuk memperkuat persediaan devisa, katanya, Bank Indonesia dan pemerintah perlu bekerja berbareng agar keahlian sektor riil dan perdagangan meningkat serta memastikan hasil devisanya parkir di dalam negeri. 

"Jadi, karena nilai tukar lemah sudah pasti datang dari karena aspek moneter alias aspek ekonomi di sektor riil. Jika karena nilai tukar terjadi lantaran aspek ekonomi riil, tidak berfaedah Bank Indonesia lepas tangan. Jika pelemahan nilai tukar lantaran masalah persediaan devisa, defisit perdagangan dan defisit transaksi melangkah sudah jelas bakal menakut-nakuti nilai tukar," ungkapnya.

"Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri  tetapi absolut perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar meningkatkan ekspor berbobot tambah, impor nan mana kudu dikurangi, memperkuat industri untuk outward looking dan bersama-sama menarik investasi langsung (FDI)," imbuhnya.

Menurut Didik, tugas Bank Indonesia tidak cukup hanya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meningkatkan dan menurunkan suku bunga, meskipun merupakan tugas utamanya. BI juga tidak cukup hanya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran seperti RTGS, QRIS, dan publikasi dan pengedaran duit rupiah.

"Tetapi ketika masalah nilai tukar kritis kudu tampil dalam kepemimpinan moneternya dan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jika nilai tukar terpuruk, meskipun sebab-sebabnya berasal dari sektor non-meneter, tetapi keahlian nilai tukar adalah tanaggung jawab Bank Indonesia," ujar Didik.

Bukti terkini, katanya, intrumen BI dengan meningkatkan suku kembang rupanya tidak mengubah apa-apa. Bahkan akibat dari kebijakan moneter tersebut justru menguras likuditas, mengorbanan  sektor riil dan mengarahkan biaya ke intrumen finansial lantaran insentif kembang tinggi.

"Di sinilah interumen moneter dan non-moneter kudu dilakukan bersama.  Untuk itu diperlukan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI ke depan," pungkasnya. (E-3)