Imigrasi Jakarta Barat Pastikan Layanan Publik Tetap Normal Pasca-OTT KPK

Petugas Imigrasi (tengah) melayani pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin (24/6/2024).(Antara)

KANTOR Imigrasi Kelas I Khusus Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Barat menegaskan bahwa seluruh jasa keimigrasian kepada masyarakat tetap beraksi seperti biasa setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu pagi.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Siti Adytia, memastikan bahwa penindakan terhadap salah satu pejabat di instansinya tidak berakibat pada jalannya pelayanan publik.

"Sampai saat ini, untuk pelayanan masyarakat di Kanim (Kantor Imigrasi) Jakbar melangkah normal," kata Siti melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski demikian, Siti mengungkapkan pihaknya belum dapat memberikan info lebih lanjut mengenai kronologi kejadian maupun identitas pejabat nan diamankan dalam operasi tersebut. Saat ini, Kantor Imigrasi Jakarta Barat tetap menunggu koordinasi dan pengarahan dari pihak mengenai di tingkat pusat.

"Untuk konfirmasi perihal nan lainnya, kami sedang menunggu koordinasi dengan Ditjenim (Direktorat Jenderal Imigrasi)," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan mengamankan sejumlah pejabat pada Rabu.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap secara perincian identitas pihak nan diamankan maupun peralatan bukti nan sukses disita dalam operasi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK mempunyai waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status norma terhadap pihak-pihak nan diamankan dalam OTT tersebut. (Ant/E-4)