Hyundai Soal Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai: Inisiatif yang Baik

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto merespons rencana pemerintah nan bakal memberikan insentif baru untuk mobil listrik berasas jenis baterai nan digunakan.

"Karena banyak orang nan mengaitkan baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kita mau pada saat awal membangun pabrik baterai nan di Karawang, kita mau maksimalkan penggunaan nikel," buka Fransiscus ditemui di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut laki-laki nan karib disapa Frans ini, arah kebijakan tersebut tentunya untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam Indonesia nan lebih luas. Pada saat awal investasi di Tanah Air, Hyundai berkomitmen penggunaan material nikel untuk BEV.

"Tetapi nan perlu diingat bahwa mobil listrik (yang menggunakan baterai) berbasis nikel itu bukan Hyundai saja. Saya tak perlu sebutkan mereknya, itu ada sekitar 4-6 (merek) nan menggunakan nikel dan apalagi sudah ada nan produksi lokal," jelasnya.

Dirinya berharap, skema insentif mobil listrik murni dalam corak apapun dapat menjaga momentum sekaligus menstimulasi penjualan mobil listrik di dalam negeri. nan pada akhirnya turut berkontribusi terhadap total penjualan kendaraan kembali ke satu juta unit per tahun.

"Hyundai kan tidak pernah tidak menyambut baik kebijakan pemerintah, Hyundai selalu menyambut baik kebijakan pemerintah. Makanya kita memandang apa nan dibutuhkan konsumen, apa itu maunya BEV alias hybrid," pungkas Frans.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan insentif fiskal unik untuk BEV nan lebih variatif. Salah satunya melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan listrik.

Menurutnya, besaran insentif tersebut tidak bakal disamaratakan untuk semua jenis kendaraan listrik. Pemerintah bakal mengelompokkan insentif berasas baterai nan digunakan.

“PPN ditanggung pemerintah itu ada nan 100 persen, ada nan 40 persen. Nanti tetap disusun skemanya. Itu untuk utamanya EV nan bukan hybrid,” ujar Purbaya saat konvensi pers APBN KiTa jenis April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, perbedaan skema bakal terlihat dari jenis baterai nan diusung kendaraan listrik. Baterai berbasis nikel dan non-nikel bakal mendapatkan perlakuan berbeda dalam kebijakan tersebut.

“Jadi nan baterainya berasas nikel sama nan non-nikel bakal beda skemanya. Tapi nan itu kelak Menteri Perindustrian,” katanya.

Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk memaksimalkan potensi nikel sebagai komoditas unggulan Indonesia. Apalagi, tren dunia saat ini justru menunjukkan pergeseran ke teknologi baterai non-nikel, terutama dari China.

“Kenapa saya pakai nan nikel lebih besar subsidi-nya? Karena agar nikel kita dipakai. Dulu saya baca di Economist, mimpi Indonesia menguasai bumi baterai lenyap lantaran China pakai bukan nikel katanya,” ucapnya.