2 hari yang lalu
Militer Taiwan(AFP)
PEMERINTAH Taiwan mengusulkan amendemen patokan nan menetapkan balasan penjara minimal satu tahun bagi mereka nan menghindari wajib militer.
Usulan tersebut juga mencakup peningkatan sanksi bagi laki-laki nan sengaja menunda proses wajib militer hingga melewati pemisah usia nan ditentukan, menurut laporan media setempat, Minggu (14/6).
Kementerian Dalam Negeri Taiwan menyatakan bahwa usulan tersebut dipicu oleh sejumlah kasus nan menarik perhatian publik, termasuk kasus beberapa figur publik dari kalangan intermezo nan dituduh menghindari tanggungjawab wajib militer, sebagaimana dilaporkan instansi buletin Central News Agency (CNA) nan berbasis di Taipei.
Kementerian itu menegaskan bahwa wajib militer merupakan tanggungjawab konstitusional bagi laki-laki nan memenuhi syarat. Namun, sejumlah kasus belakangan ini menunjukkan adanya upaya menghindari dinas militer, seperti memperpanjang masa tinggal di luar negeri dengan visa, sengaja melukai diri sendiri, alias mengubah kondisi bentuk untuk menghindari panggilan wajib militer.
Menurut kementerian, kasus-kasus tersebut telah memicu perhatian luas masyarakat. Pihak kementerian juga menilai bahwa hukuman nan bertindak saat ini belum cukup efektif untuk memberikan pengaruh jera terhadap pelanggaran tersebut.
Selain memperketat hukuman, amendemen nan diusulkan juga bermaksud merevisi pedoman pemidanaan. Berdasarkan patokan nan bertindak saat ini, pelaku penghindaran wajib militer dapat dijatuhi balasan penjara hingga lima tahun.
Namun, kementerian menjelaskan bahwa dalam praktiknya banyak kasus berhujung dengan penundaan penuntutan, penghentian penuntutan, alias balasan penjara enam bulan alias kurang nan kemudian dapat diganti dengan pembayaran denda.
Untuk memperkuat pengaruh pencegahan sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam penyelenggaraan wajib militer, rancangan patokan baru tersebut mengusulkan balasan penjara antara satu hingga lima tahun bagi pelanggar patokan tersebut. (Ant/P-3)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·