Hentikan Menyebut Pejabat sebagai Penguasa

Sejak kecil, saya sering mendengar orang menyebut pejabat sebagai "penguasa." Kata itu begitu berkawan di telinga, seakan-akan pejabat memang ditakdirkan untuk menguasai kita. Namun, semakin dewasa, semakin saya merasa ada nan salah dengan istilah itu.

Mengapa? Karena pejabat semestinya bukan penguasa, melainkan pelayan. Mereka dipilih, digaji, dan diberi amanah oleh rakyat—bukan untuk menguasai rakyat, melainkan untuk melayani rakyat.

Jika kita terus-menerus menyebut mereka "penguasa," secara tidak sadar kita sedang menanamkan logika nan keliru: bahwa rakyat kudu tunduk, sementara pejabat boleh berkuasa.

Padahal, sistem kerakyatan kita dibangun di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan pejabat. Mereka tidak duduk di "kursi kekuasaan" untuk menjadi tuan, tetapi untuk menjadi abdi.

Kata nan Membentuk Cara Pandang

Bahasa bukan sekadar kumpulan kata. Bahasa membentuk langkah kita berpikir.

Saat kita menyebut pejabat sebagai penguasa, kita menempatkan diri kita sebagai "yang dikuasai". Kata itu memberi kesan jenjang nan timpang: di atas ada penguasa, di bawah ada rakyat. Akhirnya, kita terbiasa menerima perlakuan semena-mena, terbiasa tak bersuara saat dilanggar hak, terbiasa pasrah ketika kebijakan merugikan.

Coba bayangkan: jika kita terus menerus menyebut polisi sebagai "penguasa jalan," bukankah kita bakal merasa mini setiap kali berhadapan dengan mereka?

Begitu juga dengan pejabat negara. Semakin sering kita menyebut mereka "penguasa," semakin kita menempatkan mereka di singgasana nan tidak pernah semestinya mereka duduki.

Demokrasi Bukan Feodalisme

Negara kita mengaku demokrasi, tapi istilah "penguasa" tetap kita pelihara, seakan-akan kita hidup di era kerajaan. Inilah masalahnya.

Demokrasi berfaedah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pejabat hanyalah representasi rakyat, perpanjangan tangan, dan pelaksana mandat. Jika logika ini kita balik, kerakyatan bakal berubah jadi feodalisme modern: rakyat tunduk, pejabat berkuasa.

Jangan salah! Banyak pejabat nan diam-diam menyukai label "penguasa". Kata itu memberi mereka aura kuasa, kekebalan, apalagi kesan seakan mereka berada di atas hukum.

Kita sering lihat contohnya: pejabat nan marah saat dikritik, pejabat nan merasa tak tersentuh, pejabat nan bergaya bak bangsawan. Semua itu tidak muncul tiba-tiba. Sebagian lahir dari persepsi rakyat nan salah kaprah, sebagian lagi dipelihara oleh bahasa nan kita gunakan sehari-hari.

Pejabat Itu Pelayan

Coba kita kembali perspektif. Bukankah penghasilan pejabat berasal dari pajak nan kita bayarkan? Bukankah fasilitas, rumah dinas, kendaraan, apalagi perjalanan dinas mereka dibiayai oleh duit rakyat?

Kalau begitu, logikanya sederhana: rakyat adalah majikan, pejabat adalah pelayan.

Namun ironinya, sering kali justru rakyat nan kudu melayani pejabat. Rakyat nan kudu berdiri menunggu berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen, sementara pejabat datang sesuka hati. Rakyat nan kudu bersusah payah mencari perhatian pejabat agar masalah didengar. Rakyat nan kudu merasa berutang budi ketika haknya diberikan.

Semua ini makin parah lantaran kita sendiri tetap rela menyebut mereka "penguasa." Kita memberi mereka posisi nan salah, lampau kita mengeluh ketika mereka berperilaku semena-mena.

Saatnya Mengubah Bahasa, Mengubah Sikap

Menghentikan istilah "penguasa" bukan sekadar soal kata, melainkan juga soal sikap mental. Kalau kita mau pejabat betul-betul menjadi pelayan publik, kita kudu mulai dari langkah berpikir. Dan langkah berpikir itu dipengaruhi oleh bahasa nan kita gunakan.

Mari kita biasakan menyebut pejabat sebagai "wakil rakyat", "penyelenggara negara", alias "pelayan publik". Kedengarannya sederhana, tapi dampaknya besar.

Saat kita menyebut mereka "wakil", kita mengingatkan mereka bahwa posisi itu hanya titipan, sementara. Saat kita menyebut mereka "pelayan publik", kita menuntut tanggung jawab nan sesuai.

Bahasa adalah doa, bahasa adalah harapan. Jika kita mau pejabat berakhir berkelakuan seperti penguasa, mari berakhir menyebut mereka dengan kata itu.

Rakyat Tidak Boleh Minder

Ada satu perihal nan perlu saya tekankan: rakyat tidak boleh minder di hadapan pejabat. Kita bukan budak. Kita bukan kawula. Kita adalah pemilik sah negeri ini.

Tanpa rakyat, bangku kedudukan tidak ada artinya. Tanpa pajak, penghasilan mereka tidak ada. Tanpa bunyi rakyat, mereka hanyalah penduduk biasa.

Maka ketika kita berjumpa pejabat, jangan pernah merasa kecil. Bicara dengan wajar, dengan berani, dengan sadar bahwa kita sedang berbincang pada pelayan nan bekerja untuk kita. Inilah sikap kerakyatan nan sehat.

Saya menulis ini bukan lantaran tidak suka pejabat. Justru sebaliknya, saya mau pejabat kita kembali ke jalur nan benar. Saya mau mereka sadar bahwa kata "penguasa" hanyalah jebakan nan merusak hubungan sehat antara rakyat dan para abdi negara.

Sudah saatnya kita berakhir menyebut pejabat sebagai penguasa. Mari kita ubah bahasa kita, mari kita ubah langkah pandang kita. Dengan begitu, kita bisa pelan-pelan mengubah budaya politik nan tetap kental dengan aroma feodalisme.

Kita butuh pejabat nan melayani, bukan menguasai. Kita butuh pemimpin nan rendah hati, bukan nan merasa berkuasa. Dan semua itu dimulai dari keberanian sederhana: berakhir menyebut pejabat sebagai penguasa.