Heboh Dugaan Pungli Haji, Kadaker Makkah: Tarif Layanan Harus Transparan!

Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal (Foto: Dok)

MAKKAH - Polemik mengenai dugaan adanya pungutan liar (pungli) kepada jamaah haji langsung direspons otoritas Kementerian Haji (Kemenhaj) di Tanah Suci. Penelusuran dan proses tabayun dilakukan dengan memanggil pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Proses investigasi tersebut disampaikan dalam konsolidasi di Masjid Hotel Durrat Rahaf, Makkah, pada Rabu (13/5/2026). Hasil pemeriksaan memastikan keluhan biaya tambahan nan sempat mencuat ke publik bukan berasal dari praktik pungli.

Nominal nan disetorkan sebagian jamaah diketahui merupakan tarif resmi dari paket jasa tambahan nan berkarakter opsional. Dana tersebut digunakan untuk membiayai jasa pendorongan bangku roda bagi jamaah saat menjalani umrah wajib maupun tawaf.

Kemenhaj menegaskan selama tarif jasa disepakati secara terbuka oleh kedua belah pihak, maka praktik tersebut diperbolehkan. Transparansi pembiayaan menjadi syarat krusial agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Setelah kita penjelasan memang perihal tersebut jelas, jadi antara KBIH dengan jamaahnya clear, perihal nan lain nan tidak jelas tentu kita bakal tindak," tegas Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, kepada Tim Media Center Haji (MCH) 2026.

Selain membahas rumor biaya tambahan, forum tersebut juga menyinggung patokan mengenai city tour alias wisata kota. Edaran Kemenhaj sebelumnya diterbitkan untuk melarang perjalanan antar kota nan dinilai dapat menguras stamina jemaah menjelang puncak ibadah haji.

Meski demikian, kunjungan wisata religi nan lokasinya tetap berada di sekitar area hotel di Kota Makkah tidak sepenuhnya dilarang. Penyelenggara city tour hanya diwajibkan melapor kepada petugas sektor agar keberadaan dan keamanan jamaah tetap terpantau.