Jakarta -
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperkirakan sekitar 50 ribu pekerja terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seiring dengan tingginya nilai gas untuk kebutuhan industri.
Ancaman PHK ini disampaikan oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea usai menerima aspirasi dari perwakilan 15 perusahaan dan 15 Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP KEP) KSPSI. Dalam pertemuan nan berjalan selama sekitar 3 jam itu, Andi Gani menerima laporan mengenai tingginya nilai gas industri nan dinilai telah membebani bumi upaya dan menakut-nakuti keberlangsungan operasional perusahaan.
Ia menyebut, andaikan pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, sekitar 50 ribu pekerja berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, salah satu perusahaan keramik besar di Bekasi telah menyampaikan rencana melakukan PHK terhadap ratusan pekerja akibat tingginya nilai gas industri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman angin besar PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," kata Andi Gani dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Tak hanya itu, dia juga menyebut adanya potensi PHK di sektor nikel akibat proses penataan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nan tetap berjalan di Kementerian ESDM. Ia menegaskan mendukung upaya penegakan norma di sektor pertambangan. Namun, dia meminta agar proses tersebut tidak menimbulkan persoalan baru berupa meningkatnya nomor PHK.
Kendati demikian, dia mengaku telah berjumpa dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menyampaikan kondisi tersebut. Andi Gani menilai, Menteri ESDM merespons sigap dengan mengumpulkan seluruh pihak mengenai guna membahas persoalan nilai gas industri.
Adapun, aktivitas serap aspirasi tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) KSPSI R. Abdulah, Ketua PD KEP KSPSI Agus Koswara, Ketua PC KEP Bekasi Muh. Yusuf, serta jejeran pengurus KEP KSPSI lainnya
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan gas untuk kebutuhan domestik aman. Pernyataan ini merupakan respon atas adanya kekhawatiran dari Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea soal potensi PHK lantaran minimnya pasokan gas di industri.
"Gini, jika pasokan saya pastikan bahwa seluruh kebutuhan domestik untuk LNG kita semua sudah tersedia. Jadi secara pasokan semuanya ada," ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/).
Bahlil mengakui nan menjadi persoalan saat ini adalah kenaikan harga, bukan pasokan tidak tersedia. Kondisi ini kata Bahlil juga terjadi di beragam negara.
"Harganya memang ada terjadi kenaikan dan itu kan bukan hanya di Indonesia, di bumi antah berantah pun keluar itu. Harganya memang ada terjadi koreksi, lantaran mengikuti nilai dunia. Terkecuali hanya di Indonesia naik, di bumi nggak naik gitu loh," kata Bahlil.
Bahlil menambahkan pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor-sektor nan berkuasa menerima akomodasi tersebut sesuai ketentuan nan berlaku. "Nah, tetapi untuk nilai HGBT itu memang sesuai dengan apa nan menjadi keputusan pemerintah ya," terang Bahlil.
(acd/acd)
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·