Hadapi Disinformasi di Era Digital, Wamendagri Bima Tekankan Narasi Terpadu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons sigap dan narasi terpadu bagi humas pemerintah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah (Pemda). Prinsip ini menjadi landasan krusial dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi info di era digital. Menurutnya, kecepatan merespons diperlukan agar ruang info tidak dibiarkan kosong dan diisi oleh narasi nan tidak tepat.

Pesan itu disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai pembicara pada Forum Koordinasi bertema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi". Kegiatan digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Bima menjelaskan, pola komunikasi pemerintah telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan media digital. Jika sebelumnya pemerintah lebih dominan dalam menentukan info nan disampaikan kepada publik, sekarang masyarakat mempunyai peran besar dalam memproduksi dan menyebarkan informasi.

"Kenapa kudu sigap Bapak/Ibu? Karena tantangannya sangat berbeda. Kalau dulu, panggung media itu driven by the government. Pemerintah merancang rilis, memaksimalkan kanal sampai ke masyarakat. Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespon. Ini dua pola nan sangat ekstrem, nan tidak bisa kita ambil itu sebagai taken for granted," katanya.

Ia melanjutkan, kecepatan respons juga krusial untuk mencegah munculnya spekulasi dan narasi nan berkembang ketika pemerintah terlambat memberikan penjelasan. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan melalui penyebaran potongan video, komentar, maupun narasi dari beragam pihak nan berseberangan. Dalam konteks tersebut, Bima mengapresiasi Pemda nan telah mempunyai unit unik untuk menangkal hoaks dan DFK.

"Kami mengapresiasi beberapa pemerintah wilayah ini punya unit cyber hoax khusus, nan menangkal itu. Beberapa kota kita pantau sudah ada. Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung mobilitas cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun, dan opininya kebetulan berimbang dan kemudian [DFK] hilang," ujarnya.

Selain respons cepat, Bima menekankan pentingnya membangun narasi nan terpadu di lingkungan pemerintah. Humas, kata dia, tidak semestinya baru dilibatkan pada tahap akhir ketika sebuah kebijakan alias program telah berjalan. Sebaliknya, humas perlu terlibat sejak awal melalui proses ko-kreasi berbareng perangkat wilayah lainnya.

"Fokus kepada narasi tunggal nan dominan, nan direncanakan, disepakati di awal," tambahnya.

Selanjutnya, Bima meminta pemerintah memaksimalkan media monitoring nan dimiliki. Media monitoring, menurutnya, tidak hanya digunakan untuk mengukur penerimaan publik terhadap suatu kebijakan, tetapi juga untuk membaca sentimen publik secara lebih menyeluruh.

Untuk mendukung perihal itu, Bima mendorong humas pemerintah agar tidak hanya bersikap melindungi alias reaktif dalam menghadapi disinformasi. Pemerintah juga perlu lebih proaktif menyampaikan beragam capaian dan praktik baik nan terjadi di daerah.

"Mari kita jangan terjebak kepada aktivitas melindungi alias reaktif, tapi mari kita jemput bola mengabarkan berita-berita baik. Banyak bertebaran di setiap penjuru negeri, setiap Pemda pasti ada narasi nan inspiratif," tandasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.