Gus Ipul Nonaktifkan Dua Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kemensos

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul menonaktifkan sementara dua pejabat nan mengenai dengan proses pengadaan peralatan dan jasa program Sekolah Rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran proses pendalaman atas temuan nan muncul dalam pertimbangan internal, sekaligus menjaga objektivitas selama proses investigasi berlangsung.

Dua pejabat nan dibebastugaskan sementara adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya menjaga objektivitas dan efektivitas proses investigasi nan tengah berjalan.

"Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman nan dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya," ujar Gus Ipul dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5).

Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pengadaan peralatan dan jasa ke depan.

"Semua nan sudah kami lakukan menjadi satu bagian pertimbangan untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," ujarnya.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa proses pendalaman nan dilakukan tim unik merupakan respons atas beragam masukan dan kritik publik mengenai pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR).

Dalam rangka memastikan proses melangkah sesuai prinsip tata kelola nan baik, Kementerian Sosial juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan abdi negara penegak hukum.

"Kami telah melakukan konsultasi kepada KPK, secara informal juga kami melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian agar kami bisa melakukan pengadaan peralatan dan jasa secara akuntabel, transparan, dan bisa diterima sebagai sebuah pengadaan nan bersih dari korupsi," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga penyelenggaraan pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas dan kegunaan masing-masing unit kerja. Kewenangan penggunaan anggaran didelegasikan kepada pejabat mengenai sesuai struktur organisasi, termasuk penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam konteks pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, peran kuasa pengguna anggaran (KPA) dipegang oleh Kepala Biro Umum nan kemudian menetapkan PPK sebagai pihak nan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadaan. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap tahapan mempunyai sistem dan pertanggungjawaban nan kudu dijalankan sesuai ketentuan.

"Jadi pengadaan itu ada tanggung jawabnya, ada proses-prosesnya, dan semua kudu diikuti sesuai dengan ketentuan," tegasnya.

Selain itu, Gus Ipul juga meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran serta penguatan kapabilitas tim pengadaan. Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal, Dody Sukmono ditugaskan untuk melanjutkan proses pendalaman sekaligus melakukan pertimbangan dan investigasi secara menyeluruh.

Sebelumnya, tim unik nan dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah melakukan penjelasan selama satu minggu terhadap proses pengadaan sepatu tahun 2025.

Dalam keterangannya, Agus Jabo menyampaikan bahwa secara umum proses pengadaan telah mengikuti prosedur, namun terdapat sejumlah catatan penting.

"Secara umum, proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sistem nan berlaku," ujarnya.

Meski demikian, tim menemukan adanya potensi maladministrasi nan perlu didalami lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil penjelasan terhadap proses pengadaan peralatan dan jasa diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu, dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga ada potensi maladministrasi," kata Agus Jabo.

Ia menegaskan bahwa pendalaman lanjutan diperlukan untuk memastikan ada alias tidaknya ketidaktepatan dalam proses tersebut.

"Sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat ketidaktepatan dalam proses pengadaan peralatan dan jasa," ujarnya.

Sebagai langkah korektif, penonaktifan sementara dua pejabat tersebut menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjaga integritas proses pengadaan nan transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan proses pendalaman melangkah tanpa hambatan.

Proses investigasi oleh Inspektorat Jenderal tetap berjalan untuk menelusuri potensi maladministrasi nan telah diidentifikasi tim khusus. Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap temuan bakal ditindaklanjuti secara proporsional, baik melalui hukuman administratif maupun penegakan norma andaikan ditemukan pelanggaran. Hasil dari proses ini juga bakal menjadi dasar penguatan sistem pengadaan ke depan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

(ugo/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]