Gubernur Mahyeldi Tegaskan Persoalan Daerah Harus Diselesaikan hingga ke Akar

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat berbincang dengan aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Sabtu (14/6).(MI/Yose Hendra)

GUBERNUR Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian beragam persoalan wilayah tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah sesaat alias sekadar penertiban di lapangan. Menurutnya, setiap persoalan kudu diselesaikan hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan nan komprehensif dan kolaboratif.

Penegasan itu disampaikannya saat berbincang berbareng aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Sabtu (14/6). Kegiatan tersebut menjadi ruang perbincangan terbuka antara pemerintah wilayah dan para aktivis untuk membahas beragam rumor strategis nan berkembang di tengah masyarakat.

Dalam forum itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, mulai dari pengedaran dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.

Menanggapi persoalan PETI, Mahyeldi menekankan pentingnya memandang persoalan secara utuh. Menurutnya, aktivitas tambang terlarangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di lokasi, tetapi kudu menyasar faktor-faktor nan mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

“Kalau mau menyelesaikan persoalan, jangan hanya memandang masalah di muaranya. Kita kudu masuk ke sumber persoalannya. Untuk nan berangkaian dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah pengedaran BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan nan menggunakan perangkat berat lantaran mempunyai akibat lingkungan nan berbeda. Oleh karena itu, kebijakan nan diambil kudu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

PENGAWASAN DISTRIBUSI BBM
Menurut Mahyeldi, pengawasan pengedaran BBM menjadi salah satu instrumen krusial untuk menekan aktivitas pertambangan terlarangan nan menggunakan perangkat berat. Karena itu, pemerintah wilayah terus mendorong penguatan pengawasan berbareng abdi negara penegak norma dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga bakal berkurang. Jadi nan kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.

Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas jasa pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini memerlukan support seluruh komponen masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya berjuntai pada keahlian anggaran pemerintah.

“Yang kita sorong adalah gimana sekolah bisa meningkatkan kualitas jasa pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan support semua pihak,” ujarnya.

Sebagai corak support terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan izin mengenai peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat melangkah lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Di saat nan sama, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wilayah nan mempunyai keterbatasan akses.

“Prinsipnya jangan sampai ada anak nan kehilangan akses pendidikan hanya lantaran persoalan letak alias keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.

PERKUAT KETAHANAN SOSIAL
Selain membahas pendidikan dan lingkungan, perbincangan juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Menurut Mahyeldi, beragam tantangan sosial perlu dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga nagari dengan tetap mengedepankan patokan serta koridor norma nan berlaku.

“Kita mau memperkuat peran nagari dan ruang perbincangan masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan organisasi dan lebih sigap ditangani,” katanya.

Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumbar kudu melangkah seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan memperluas kerjasama seluruh komponen masyarakat.

“Yang mau kita bangun adalah Sumatra Barat nan maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kerjasama untuk semua,” tutup Mahyeldi. (E-2)