Golkar Setuju Usulan Pelatihan Calon Kepala Daerah Cegah OTT KPK

Jakarta -

Sekjen Partai Golkar M Sarmuji sepakat dengan usulan Mendagri Tito Karnavian nan meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala wilayah sebelum diusung di pilkada. Sarmuji mengatakan kepala wilayah nan diusung Golkar merupakan tanggung jawab partai.

"Betul, itu nan dikatakan Mendagri itu sepenuhnya betul ya. Pertama, kita tentu tanggungjawab partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan lantaran tanggung jawab itu, orang nan direkrut adalah orang nan berintegritas, mempunyai kapabilitas keahlian profesional," kata Sarmuji kepada wartawan saat aktivitas Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar di instansi DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (3/8/2026).

Sarmuji mengatakan partai bertanggung jawab melatih kader nan ditugaskan menjadi pejabat publik apalagi sebelum kader tersebut menjadi pejabat publik. Hal tersebut diperlukan agar kader tersebut tidak keluar jalur saat menjadi pejabat publik.

"Karena itu, partai bertanggung jawab untuk melakukan training sejak dini, apalagi sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, tanggungjawab partai juga untuk memagari setiap personil nan menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel nan sebenarnya," katanya.

Meski begitu, Sarmuji kembali mempersoalkan mahalnya biaya politik saat ini. Menurutnya, perihal tersebut menjadi salah satu nan membikin kepala wilayah rawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Tetapi, ada aspek nan tidak terhindarkan, nan kudu juga dievaluasi, nan selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam logika sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja kudu kita selesaikan," katanya.

Sarmuji mendorong agar pembahasan RUU Pemilu turut membahas masalah tersebut. Dia meminta agar persoalan itu dibahas untuk bisa dicari solusinya.

"Oleh lantaran itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu kudu kita tilik bersama, kudu kita carikan solusi nan sebenar-benarnya. Bukan solusi nan tidak lahir dari pemeriksaan nan benar, tapi solusi nan memang berasas pemeriksaan nan sudah kita pahami bersama-sama," katanya.

Mendagri Tito sebelumnya meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala wilayah sebelum diusung di pilkada. Dia pun mengusulkan agar partai politik memperkuat proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah.

"Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada kreator undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan," kata Tito di DPR.

"Tapi serahkan kepada (pembuat UU) nan mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai nan betul-betul sekolah partainya diperkuat," lanjutnya.

(rfs/rfs)