Golkar Minta RUU Pemilu Jadi Solusi Atasi Mahalnya Biaya Politik Cakada

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala wilayah (Pilkada) perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu.

Menurut dia, persoalan tersebut merupakan salah satu akar masalah nan kudu diselesaikan untuk mencegah beragam persoalan nan muncul setelah kepala wilayah terpilih.

Hal itu disampaikan Sarmuji merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian nan menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.

“Betul, itu nan dikatakan Mendagri itu sepenuhnya betul ya. Pertama, kita tentu tanggungjawab partai melakukan pendidikan politik, dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik, dan lantaran tanggung jawab itu, orang nan direkrut adalah orang nan berintegritas, mempunyai kapabilitas keahlian profesional,” kata Sarmuji di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).

Menurut dia, proses pembinaan kader tidak berakhir saat seseorang ditetapkan sebagai calon kepala wilayah alias calon personil legislatif. Partai, kata dia, juga mempunyai tanggungjawab melakukan pendampingan ketika kader telah menjadi pejabat publik.

“Karena itu, partai bertanggung jawab untuk melakukan training sejak dini, apalagi sejak sebelum ditugaskan sebagai pejabat publik. Pada saat menjadi pejabat publik, tanggungjawab partai juga untuk memagari setiap personil nan menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel nan sebenarnya,” ujarnya.

Meski demikian, Sarmuji menilai penguatan kaderisasi saja belum cukup. Ia mengatakan terdapat persoalan mendasar nan selama ini menjadi akar masalah, ialah tingginya biaya politik untuk maju sebagai calon kepala daerah.

“Tetapi, ada aspek nan tidak terhindarkan, nan kudu juga dievaluasi, nan selama ini dalam kesadaran kita bersama, dalam logika sehat kita bersama, sebenarnya dianggap menjadi akar persoalan. Yaitu, mahalnya proses politik seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Akar politik itu tentu saja kudu kita selesaikan,” kata Sarmuji.

Menurut dia, persoalan mahalnya biaya politik sebenarnya selalu muncul dalam beragam diskusi. Namun, pembahasan solusi kerap tidak menyentuh akar persoalan tersebut.

“Dan dalam setiap diskusi, akar masalah itu selalu disinggung. Tetapi nan aneh, begitu kita mencari solusi atas masalah itu, kita seperti tidak memandang kembali akar persoalannya,” ujarnya.

Karena itu, Sarmuji meminta agar pembahasan RUU Pemilu betul-betul menjadikan persoalan biaya politik sebagai bahan pertimbangan utama.

“Oleh lantaran itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama undang-undang pemilukada, akar persoalan itu kudu kita tilik bersama, kudu kita carikan solusi nan sebenar-benarnya. Bukan solusi nan tidak lahir dari pemeriksaan nan benar, tapi solusi nan memang berasas pemeriksaan nan sudah kita pahami bersama-sama,” sambung Sarmuji.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) nan menjerat kepala daerah. Menurutnya, pembinaan integritas saja tidak cukup lantaran pada akhirnya berjuntai pada integritas pribadi masing-masing kepala daerah.

Saat ditanya apakah maraknya OTT menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala wilayah (Pilkada), Tito mengatakan perihal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Ia juga menyebut konstitusi tidak mengharuskan kepala wilayah dipilih secara langsung.

“Itu kita serahkan kepada kreator undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, enggak dilarang loh oleh Konstitusi,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

“Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” lanjutnya.

Meski demikian, Tito menilai perihal nan lebih krusial adalah memperkuat proses kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum mengusung calon kepala daerah.

“Tapi serahkan kepada, nan mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai nan betul-betul sekolah partainya diperkuat,” tuturnya.