Gobel Dorong Pemerintah Undang Eksportir Nasional untuk Bantu Kuatkan Rupiah

Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).(MI/SUSANTO)

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, meminta pemerintah untuk mengundang eksportir nasional agar bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kurs rupiah terhadap dolar AS. “Semua kudu bahu membahu untuk menguatkan ekonomi nasional,” katanya, Rabu, 10 Juni 2026.

Hal itu disampaikan Rachmat Gobel menyambut prakarsa Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, nan aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk memperbaiki keahlian ekonomi nasional. Dasco aktif berjumpa dengan menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia, menteri ESDM, mensesneg, menteri hukum, dan kepala BP BUMN nan juga COO Danantara. Koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencari jalan keluar terhadap turunnya kurs rupiah dan indeks saham. Salah satu nan dibahas adalah menindaklanjuti kebijakan baru pemerintah dalam prosedur ekspor batubara, minyak sawit, dan nikel nan melalui BUMN DSI, serta meningkatkan ekspor migas maupun menarik investasi asing.

Rachmat Gobel menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya juga membantu meningkatkan ekspor non-migas dan menarik investasi asing di luar sektor tambang. “Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja nan besar dan mendorong pemerataan ekonomi,” katanya. 

Di antara hal-hal nan bisa dilakukan pemerintah, katanya, adalah menurunkan biaya logistik, digitalisasi bea-cukai, efisiensi kontainer, perbaikan di pelabuhan, juga kemudahan transportasi ke pelabuhan. Melalui KBRI di beragam negara, katanya, pemerintah juga bisa melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor, sehingga tidak bertumpu ke pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China saja. “Ini juga bisa mengurangi akibat geopolitik dan pelambatan ekonomi global,” katanya.

Sebagai langkah awal, kata Gobel, pemerintah kudu mengundang para eksportir nasional, termasuk dari UMKM. "Sinergi ini sangat krusial dalam rangka menyatukan daya nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional," katanya. 

Lebih lanjut Gobel menyampaikan bahwa untuk memperkuat ekspor, pemerintah kudu mendorong UMKM untuk bisa menembus pasar ekspor. Menurutnya, UMKM Indonesia mempunyai peran nan besar di dalam negeri, ialah dalam perihal penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), ialah masing-masing sekitar 97 persen dan 60 persen. Namun kontribusi UMKM terhadap ekspor hanya mencapai sekitar 15 persen. “Terjadi paradoks. Pemerintah kudu membantu UMKM agar bisa berkontribusi terhadap ekspor,” katanya. 

Sebagai perbandingan, di Jepang, kontribusi UMKM terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor masing-masing sekitar 50 persen, 70 persen, dan 50 persen. Sedangkan di China masing-masing 60 persen, 80 persen, dan 70 persen. “Relatif ada konsistensi antara kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi terhadap ekspornya,” katanya. Potensi ekonomi UMKM, katanya, meliputi produk makanan, rempah, fesyen, furnitur, herbal, kerajinan, produk halal, dan ekonomi kreatif.

Untuk mendorong ekspor nasional ini, kata Gobel, pemerintah juga kudu memberikan angsuran ekspor, asuransi perdagangan, dan insentif pajak. “Dengan naiknya ekspor maka Indonesia bakal lebih banyak mempunyai dolar,” katanya.

Gobel mengingatkan, industri nasional dan UMKM bakal lebih handal jika ada pengendalian impor. “Impor ini bakal menghabiskan dolar dan menurunkan kurs rupiah,” katanya. Karena itu, dia meminta pemerintah agar membatasi impor produk-produk nan sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Selain itu, katanya, pemerintah kudu melarang impor tekstil dan garmen nan bermotif tradisional Indonesia. “Pasar Indonesia nan besar itu aset. Ini nan dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tarifnya dan nan dilakukan China dengan memaksa produsen asing untuk memproduksi barangnya di China. Kita justru menghancurkan pasarnya sendiri,” katanya. 

Ekonomi nan berbasis tambang, kata Gobel, tidak berkepanjangan dan padat modal. Karena itu, katanya, pemerintah justru kudu lebih kuat berpihak pada industri, UMKM, dan pangan. “Kita kudu berpikir untuk jangka panjang, berdimensi pemerataan, dan membangun kualitas sumberdaya manusia,” katanya. Hanya dengan langkah itu, katanya, indeks saham dan kurs rupiah tahan banting dari guncangan pemain spekulan.