Gerindra Respons Hasil Survei Evaluasi 2 Tahun Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menanggapi hasil survei nan dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) mengenai pertimbangan dua tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sugiat menyebut hasil survei itu berisi tuduhan nan tidak disertai bukti.

"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan kebenaran bahwa kerakyatan di era Prabowo-Gibran tetap melangkah terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan norma kudu ditegakkan secara setara tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum, jika memang pemerintahan ini otoriter tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita," ujar Sugiat melalui keterangan resmi, pada Selasa (13/10).

Menurutnya, menjadikan hasil survei dan rapor buatan 'Kabinet Bayangan' sebagai perangkat ukur utama merupakan corak pengalihan perhatian dari kerja keras pemerintah nan turun langsung menyelesaikan masalah rakyat setiap hari.

"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata nan berakibat langsung untuk kesejahteraan rakyat," kata Sugiat.

Selain itu, kritik nan mempersoalkan style komunikasi dan ketegasan Presiden Prabowo, justru menunjukkan sebagian pihak belum terbiasa dengan style kepemimpinan nan berbincang dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara.

Ia menilai, ketulusan kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari keberaniannya mengambil akibat politik nan besar demi menegakkan kedaulatan bangsa dan kesejahteraan orang banyak.

"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan nan mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi nan ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi finansial jangka panjang negara," ucapnya.

Sugiat juga menyinggung perubahan posisi menteri. Menurut dia, dinamika perubahan alias pergeseran posisi menteri sebagai perangkat untuk mendiskreditkan presiden adalah corak pengabaian terhadap kewenangan prerogatif kepala negara dalam memastikan mesin pemerintahan melangkah efektif.

"Evaluasi dan penataan ulang pejabat nan dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat sasaran pembangunan nasional, bukan lantaran tekanan pihak luar," sebut Sugiat.

"Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah nan keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan nan disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing manapun," tambahnya.

Sugiat menyebut penilaian subjektif nan dimuat dalam laporan tersebut menggunakan format skoring nan lebih mencerminkan opini golongan tertentu alih-alih ukuran objektif keahlian birokrasi.

Prabowo disebutnya secara konsisten melakukan pertimbangan berbasis kebutuhan riil negara, bukan berasas dorongan politik pihak luar nan mau mendiskreditkan kabinet.

"Laporan CELIOS merekomendasikan penggantian parameter ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. Menuntut perubahan parameter makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru bakal menjebak negara dalam ukuran-ukuran absurd nan tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini memastikan pemerintah tetap berpegang pada parameter pembangunan nan terukur secara komprehensif, memadukan pertumbuhan ekonomi, pembuatan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan nan nyata bagi seluruh masyarakat

"Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2 persen bagi orang super kaya dengan dugaan bisa menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun. Menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan antusiasme investasi domestik nan sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja," jelasnya.

"Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas pedoman penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah nan menakutkan para investor," tambahnya.

Selain itu, laporan CELIOS juga menyoroti pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Menurut Sugiat, menilai KDMP sebagai beban justru memperlihatkan ketidakpahaman para pengamat terhadap prinsip penguatan ekonomi desa, di mana kemandirian finansial akar rumput kudu dimulai dari penguatan kelembagaan ekonomi lokal, bukan dibiarkan jalan di tempat.

"Laporan juga menyoroti penegakan norma dan RUU Perampasan Aset nan dianggap membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Menuduh langkah penegakan norma pemerintah bermuatan politis adalah corak kepanikan pihak-pihak tertentu nan merasa terganggu oleh bersih-bersih aparatur negara nan sedang gencar dilakukan tanpa pandang bulu," ujar Sugiat.

Laporan tersebut juga menjelaskan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Menurut laporan, 96% responden menilai penanganan karhutla tidak efektif dan menyatakan kerugian hingga Rp123,1 triliun.

Menurut Sugiat, menuduh pemerintah kandas total dalam penanganan karhutla adalah klaim nan mengabaikan kerja keras di lapangan, di mana ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, hingga penegakan norma tegas terhadap korporasi perusak lingkungan langsung dikerahkan secara masif.

Lebih lanjut, laporan Celios juga menyoroti beban kembang utang mencapai Rp599,4 triliun nan diklaim melampaui shopping kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.

Menurutnya, membandingkan beban kembang utang secara sempit dengan anggaran kesehatan adalah kegagalan langkah pandang terhadap struktur pembiayaan makroekonomi jangka panjang demi pembangunan prasarana strategis.

"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM)," sebut Sugiat.

Selain itu, Laporan Celios juga disebut mencibir kunjungan luar negeri Presiden tak bermanfaat. Padahal, Sugiat mengatakan diplomasi tingkat tinggi adalah kunci utama membuka pintu investasi dunia dan mengamankan pasokan strategis bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Persoalan lain, ialah penempatan figur militer di lingkaran istana nan dianggap berlebihan. Menurut Sugiat, perihal ini justru mengabaikan kewenangan prerogatif presiden dalam membangun sistem manajemen kabinet nan cepat, disiplin, dan responsif terhadap dinamika krisis.

"Survei Celios nan dirancang secara artifisial oleh golongan tertentu tidak bisa menghapus kebenaran dari kerja nyata nan dirasakan masyarakat di akar rumput. Bagaimana mungkin keahlian dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah," kata Sugiat.

(knf/dal)