Generasi Muda Diimbau Jaga Persatuan dan Jangan Mudah Terprovokasi

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution, menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi beragam tantangan nan tidak ringan. Apalagi, sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyentuh kepentingan golongan oligarki maupun elit global.

“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik area nyaman golongan tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik lantaran selama ini mereka bebas meraih keuntungan, dan sekarang kepentingan itu mulai terganggu,” kata Razak dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Razak mengungkapkan, beragam kebijakan pemerintah tersebut pada dasarnya bermaksud mengembalikan kedaulatan bangsa sebagaimana petunjuk Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Setidaknya, ada empat program nan menjadi konsentrasi utama pemerintah, ialah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, salah satu kebijakan nan memicu reaksi keras adalah pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Padahal kebijakan itu, kata dia, dirancang untuk menutup celah praktik nan dinilai merugikan negara.

“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi untung pribadi,” tuturnya.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Razak berpandangan bahwa penjelasan nan hanya mengaitkannya dengan aspek geopolitik alias kebijakan luar negeri belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nan terjadi. Ia menilai terdapat tekanan nan lebih kompleks terhadap perekonomian nasional.

“Di kembali indikasi itu, ada tekanan terstruktur dari elit dunia melalui Singapura. Mereka berupaya melemahkan perekonomian Indonesia agar kebijakan pemulihan kedaulatan ini kandas berjalan, dan kita mau menjadi bangsa berdikari tidak mau berhutang terus lantaran Kita telah menolak pinajaman alias hutang dari IMF, makanya begini,” tuturnya.