54 menit yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Kehadiran lima negara besar ialah Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS) dinilai dapat memperkuat tata kelola lingkungan hidup dunia agar lebih representatif dan efektif. Salah satunya dengan membuka ruang bagi kearifan lokal untuk ikut menjawab tantangan lingkungan dan perubahan suasana nan semakin kompleks.
Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara personil BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara personil BRICS.
Acara diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav. Setelah itu, Jumhur menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan dan tantangan perubahan iklim.
Dalam paparannya, Jumhur menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar nan dinilai mulai meninggalkan tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, negara-negara tersebut tetap berkontribusi besar terhadap emisi global.
Menurut Jumhur, keberlanjutan pembangunan sangat berjuntai pada langkah setiap negara mengelola sumber daya alam, menjaga lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan terhadap perubahan iklim.
Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati darat dan laut. Kekayaan tersebut dinilai menjadi fondasi bagi ekosistem nan sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Lebih dari 300 ribu jenis telah diketahui berada di Indonesia, termasuk 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.
Kekayaan serupa juga terdapat di laut. Ekosistem laut Indonesia nan berada di jantung Segitiga Karang menjadi kediaman bagi 23 persen rimba mangrove, 16 persen jenis ikan laut dunia, dan 10 persen jenis karang dunia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia juga berada di garis depan akibat perubahan iklim. Lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pesisir nan rentan terhadap kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan musibah mengenai iklim.
Jumhur menegaskan akibat tersebut bukan sekadar ancaman di masa depan. Perubahan suasana dapat menghalang pembangunan, mengganggu mata pencaharian, hingga mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.
“Oleh lantaran itu, bagi Indonesia, penyesuaian suasana bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkepanjangan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia nan handal terhadap suasana dan sebagai support terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jumhur.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·