Gejolak Hormuz dan Pekerjaan Rumah Integrasi Ekonomi Indonesia

Setiap kali nilai minyak bumi melonjak, Indonesia kembali diingatkan bakal satu masalah lama: ekonomi nasional tetap terlalu mudah terguncang oleh gejolak luar. Ketegangan di area Timur Tengah, terutama di sekitar Selat Hormuz, bukan hanya persoalan geopolitik nan jauh dari kehidupan sehari-hari. Bagi Indonesia, gangguan di jalur daya strategis itu dapat menjelma menjadi kenaikan biaya impor, beban subsidi, hingga pelemahan daya beli masyarakat.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur daya paling krusial di dunia. U.S. Energy Information Administration menyebut jalur ini sebagai the world’s most important oil chokepoint dengan sekitar 21 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz, setara dengan sekitar 21 persen konsumsi petroleum liquids global. Artinya, gangguan di area ini mudah mengguncang nilai daya dunia.

Bagi Indonesia, gejolak tersebut krusial lantaran ketergantungan terhadap impor daya tetap cukup besar. Sepanjang 2025, sektor migas Indonesia tercatat mengalami defisit sekitar US$19,70 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan daya nasional belum sepenuhnya ditopang oleh pasokan domestik.

Kenaikan nilai daya bakal meningkatkan biaya impor dan memperbesar tekanan subsidi. Pada saat nan sama, ongkos produksi dan pengedaran ikut meningkat. Kondisi ini makin berat lantaran biaya logistik Indonesia tetap berada di kisaran 14 persen dari produk domestik bruto. Dengan struktur seperti ini, gejolak eksternal mudah merambat ke jalur distribusi, transportasi, dan nilai barang.

Dampaknya dirasakan masyarakat secara langsung. Biaya produksi naik, nilai peralatan meningkat, dan daya beli melemah. Dalam konteks ini, persoalan Selat Hormuz bukan hanya urusan minyak alias ketegangan antarnegara. Hal ini menjadi cermin lemahnya daya tahan ekonomi domestik ketika menghadapi tekanan global.

Potensi Besar nan Masih Terfragmentasi

Indonesia sebenarnya mempunyai modal besar untuk menjadi ekonomi nan lebih tangguh: sumber daya alam melimpah, pasar domestik besar, dan posisi geografis strategis. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya bekerja sebagai satu sistem ekonomi nasional nan terintegrasi.

Secara spasial, kekuatan ekonomi Indonesia tetap terkonsentrasi di beberapa wilayah. Pada 2025, Jawa menyumbang sekitar 56,93 persen terhadap PDB nasional, disusul Sumatra 22,22 persen, Kalimantan 8,12 persen, Sulawesi 7,22 persen, serta Maluku dan Papua 2,69 persen. Komposisi ini menunjukkan setiap wilayah mempunyai peran berbeda, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam rantai nilai nasional nan kuat.

Sumatra mempunyai kekuatan pada agroindustri, energi, karet, dan kelapa sawit. Produksi minyak sawit Indonesia sekitar 46–47 juta ton per tahun, menjadikannya komoditas strategis bagi industri pangan, daya nabati, dan ekspor. Kalimantan berkedudukan sebagai lumbung daya dan mineral, dengan kontribusi dominan terhadap pasokan batu bara nasional nan diperkirakan sekitar 70 persen. Target produksi batu bara nasional pada 2025 pun mencapai sekitar 739 juta ton.

Sulawesi berkembang sebagai pusat hilirisasi nikel nan krusial bagi industri baterai dan kendaraan listrik. Indonesia mempunyai persediaan nikel terbesar di dunia, sekitar 55 juta ton pada 2024 alias sekitar 40 persen dari total persediaan global. Jawa tetap menjadi pusat manufaktur, jasa, keuangan, dan pasar konsumsi terbesar. Sementara itu, Maluku dan Papua menyimpan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, serta mineral strategis.

Potensi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Masalahnya terletak pada lemahnya sistem nan menghubungkan sumber daya dari hulu ke hilir, dari wilayah produksi ke pusat konsumsi, dan dari pelabuhan ke area industri. Akibatnya, kelebihan satu wilayah belum selalu mendukung wilayah lain secara optimal.

Dalam situasi dunia nan tidak menentu, keterpisahan ini menjadi sumber kerentanan. Ketika nilai minyak naik, biaya pengedaran ikut terdorong. Ketika biaya logistik mahal, nilai pangan dan peralatan konsumsi mudah meningkat. Ketika rantai pasok domestik belum kuat, gangguan eksternal lebih sigap berubah menjadi tekanan internal.

Integrasi Ekonomi sebagai Pekerjaan Rumah

Agenda integrasi ekonomi ini bukan perihal nan baru. Melalui MP3EI 2011–2025, pemerintah pernah mendorong pembangunan koridor ekonomi dan konektivitas nasional. Gagasan serupa bersambung dalam RPJPN 2025–2045 serta agenda penguatan logistik nasional untuk menekan biaya logistik dan memperkuat daya saing.

Namun, gejolak Hormuz menunjukkan bahwa integrasi ekonomi tidak cukup dipahami sebagai agenda pemerataan dan pertumbuhan. Integrasi perlu ditempatkan sebagai strategi ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi bukan hanya soal mempunyai sumber daya, tetapi juga keahlian menghubungkannya dalam sistem nan efisien, produktif, dan saling memperkuat.

Karena itu, pekerjaan rumahnya bukan memulai dari nol, melainkan mempercepat arah kebijakan nan sudah ada. Indonesia perlu memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat efisiensi logistik, membangun interkoneksi energi, dan menyelaraskan izin antardaerah. Integrasi area industri dengan sumber bahan baku juga perlu diperkuat agar hilirisasi tidak hanya menjadi proyek sektoral, tetapi juga bagian dari rantai nilai nasional.

Dengan integrasi nan lebih baik, kelebihan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua dapat saling menopang. Sawit Sumatra, daya Kalimantan, nikel Sulawesi, industri Jawa, serta potensi kelautan dan mineral Maluku-Papua perlu dilihat sebagai bagian dari satu rantai nilai nasional. Pelabuhan, jalan, jaringan energi, area industri, dan pusat konsumsi kudu bekerja sebagai satu ekosistem.

Pada akhirnya, Selat Hormuz adalah pengingat bahwa kerentanan Indonesia tidak semata-mata datang dari luar. Gejolak dunia memang tidak selalu dapat dikendalikan. Namun, seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi nasional ditentukan oleh kesiapan sistem domestik.

Jika integrasi ekonomi terus ditunda, setiap krisis dunia bakal kembali menjadi tekanan bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan anggaran negara. Sebaliknya, jika integrasi diperkuat, Indonesia tidak hanya menjadi negara nan kaya bakal sumber daya, tetapi juga bisa mengubah potensi menjadi daya tahan. Gejolak Hormuz semestinya menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi nan tidak mudah goyah setiap kali bumi bergejolak.