Gaspol Digitalisasi Bansos, Kemensos Perkuat Kolaborasi Data Lintas Sektor

Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong percepatan digitalisasi penyaluran support sosial (bansos) dengan memperkuat pemanfaatan info dari beragam sektor. Hal ini dibahas dalam rapat Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bansos nan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, sebagai bagian dari uji coba (piloting) digitalisasi bansos.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi langkah krusial untuk mengatasi masalah bansos nan belum tepat sasaran.

“Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan info agar bansos betul-betul tepat sasaran,” ujar Robben di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada Senin (27/4/2026).

Untuk mempercepat pelaksanaan, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor nan bekerja berbareng setiap hari di satu lokasi. Cara ini diharapkan bisa mempercepat integrasi info dan memastikan pelaksanaannya melangkah lebih efektif.

“Karena jika hanya rapat seperti ini terus, tidak bakal selesai. Harus langsung dikumpulkan, dikonsolidasikan, dan dieksekusi. Kami siap menyiapkan tempat, agar tim bisa bekerja tiap hari dalam satu lokasi,” lanjutnya.

Dari hasil uji coba, sistem digitalisasi bansos sekarang sudah melangkah sekitar 80% dari sasaran nan diharapkan. Tapi, tetap ada beberapa kendala, terutama di kualitas dan kelengkapan data.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Kemensos juga mengusulkan agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ikut terlibat dalam pengawasan dan audit sehingga proses penyelenggaraan bisa lebih terjaga kualitasnya sejak awal.

“Kita mau dari awal ini dikawal, agar hasil akhirnya betul-betul clean dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Piloting digitalisasi bansos ini bakal dilakukan di 42 kabupaten/kota, sebagai langkah awal menuju sistem perlindungan sosial nan lebih terintegrasi.

Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan bahwa agenda transformasi digital dalam perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu, dengan konsentrasi awal pada program support sosial di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

DEN menjelaskan bahwa digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada program bansos, namun juga berpotensi diperluas ke beragam program perlindungan sosial lainnya. Saat ini, terdapat sekitar 38 kementerian/lembaga nan menjalankan sedikitnya 197 program support sosial, subsidi, dan support pemerintah kepada masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal langsung kerja tim lintas sektor. Ia juga mengatakan bakal memantau penyelenggaraan ini sejak hari pertama.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah kesepakatan oleh Robben Rico sebagai bagian dari butir-butir kesepakatan Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah tentang penguatan info lintas sektor dalam rangka mendukung piloting digitalisasi support sosial di 42 kabupaten/kota di Indonesia.