Garut Mundur Jadi Tuan Rumah, Pemprov Jabar Tunda MTQ 2026 ke Tahun Depan

Ketua Umum LPTQ Provinsi Jabar, Asep Sukamana.(MI/Kristiadi)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat resmi menunda penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi tahun 2026. Keputusan ini diambil menyusul pengunduran diri Kabupaten Garut sebagai tuan rumah akibat keterbatasan anggaran.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Barat, Asep Sukamana, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut mengirimkan surat resmi kepada Pemprov Jabar nan menyatakan ketidaksanggupan mereka membiayai perhelatan tahunan tersebut.

"Awalnya tuan rumah itu sudah ada Garut, tetapi mereka berkirim surat tidak sanggup lantaran memang urusan anggaran. Provinsi Jabar sudah menanyakan ke beberapa wilayah lain untuk menjadi pengganti tuan rumah, tetapi tidak ada nan berminat," ujar Asep Sukamana di Tasikmalaya, Senin (3/8/2026).

Asep menjelaskan, kondisi fiskal nan terbatas menjadi argumen utama kota dan kabupaten lain di Jawa Barat enggan mengambil alih posisi tuan rumah. Idealnya, anggaran untuk menyelenggarakan MTQ tingkat provinsi berada di bawah Rp10 miliar. Namun, kebanyakan wilayah saat ini menghadapi keterbatasan dana.

Kondisi itu dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan pengarahan pimpinan, penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi direncanakan baru bakal digelar kembali pada tahun 2027.

"Jadi rencana tahun ini tidak ada. Arahan Pak Gubernur sudah tahun 2027 mau dilaksanakan," tegas mantan Pj Wali Kota Tasikmalaya tersebut.

Penundaan ini sempat menuai protes dari sejumlah pemerintah kota dan kabupaten lain. Pasalnya, banyak wilayah nan telah merampungkan seleksi MTQ tingkat wilayah dan siap mengirimkan kafilah mereka ke tingkat provinsi.

Selain aspek anggaran daerah, Asep menyebut bahwa agenda MTQ tingkat provinsi tahun ini sebenarnya berbarengan dengan penyelenggaraan MTQ Nasional di Semarang. Namun, dia menekankan bahwa argumen utama pembatalan tahun ini murni lantaran masalah fiskal wilayah dan ketiadaan wilayah nan siap menjadi tuan rumah.

"Kami bakal gelar rapat kerja (raker) untuk menanyakan satu-satu kemungkinannya seperti apa ke depan. Tapi secara umum, ini murni lantaran kondisi fiskal daerah," pungkasnya. (I-2)