Gapki Nilai B50 Aman Diterapkan Jika Produksi CPO RI Capai 60 Juta Ton per Tahun

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Indonesia bisa mengimplementasikan B50 jika produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri telah menyentuh nomor 60 juta ton per tahun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengungkapkan total produksi CPO Indonesia saat ini tetap berada pada nomor sekitar 52 juta ton per tahun.

“Kalau 60 juta ton itu kondusif (untuk implementasikan B50),” kata Eddy Martono di sela-sela gelaran Investortrust Power Talk Energy, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Eddy menjelaskan untuk mengimplementasikan B50 secara penuh, Indonesia memerlukan CPO sebanyak 16,07 juta ton alias 18,69 juta ton biodiesel. Angka ini meningkat 3 juta ton dari CPO nan dibutuhkan B40 sebanyak 12,7 juta ton setara 14,2 juta ton biodiesel.

Kemudian nomor 16,07 juta ton tersebut ditambah dengan konsumsi domestik nan sebesar 10 juta ton dan ekspor 32 juta ton secara tahunan.

Dengan demikian, produksi CPO saat ini nan sekitar 52 juta ton, tidak cukup untuk Indonesia mengimplementasikan B50 tanpa mengurangi porsi ekspor.

Eddy memandang peningkatan produksi kudu dilakukan jika pemerintah bakal mengimplementasikan B50 mulai Juli 2026 sesuai dengan target. Hanya saja, sederet strategi dibutuhkan termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, penanaman baru nan memerlukan waktu lama untuk berproduksi tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk meningkatkan produksi sawit Indonesia.

“Harus semuanya, serentak PSR semua harus,” ujar Eddy.

B50 Bisa Hemat Devisa Rp 172,35 Triliun

Eddy menuturkan berasas hasil studi Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) pada 2025, program B50 diperkirakan bisa menghemat devisa hingga Rp 172,35 triliun melalui pengurangan impor solar.

Namun pada saat nan sama, ekspor CPO justru tertekan dengan nilai tekanan lebih besar dari penghematan devisa, ialah sebesar USD 190,5 triliun.

“Ini B50 dapat menghemat devisa sekitar 172,35 triliun melalui penurunan impor solar. Nah kemudian, ini jika dari info dari Pranata UI ya, kita lihat bahwa sebenarnya ini bakal juga terjadi potensi penurunan ekspor Rp 190 triliun,” ungkap Eddy.

Eddy menekankan hasil studi tersebut disusun dalam kondisi nilai minyak dunia di kisaran USD 60 hingga USD 70 per barel alias lebih rendah dibanding kondisi saat ini nan naik lantaran akibat perang di Iran.

Eddy mengakui dengan kondisi nilai minyak bumi nan lebih tinggi, penerapan B50 bisa menguntungkan pemerintah, tetapi pengusaha bisa kehilangan pengguna di pasar global.

“Kalau sekarang tidak terjadi demikian, justru ini tidak ada insentif. Karena nilai minyak buminya lebih tinggi. Artinya tetap bakal negara diuntungkan, tapi di sisi lain kita bakal kehilangan pasar, ketika suplai berkurang, maka mereka pindah,” tutur Eddy.