Forum Komunikasi Rakyat Pati Bertemu Pimpinan DPR, Tanya RUU Perampasan Aset

Jakarta -

Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati. Mereka curhat mengenai kondisi Pati saat ini hingga meminta kejelasan mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI.

Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati hingga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, nan disebut perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, menyampaikan sejumlah poin ke DPR RI.

"Saya juga ikut tergerak gimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial nan digoreng-digoreng nan kebenarannya saya kira nggak sesuai nan ada di lapangan," kata Lukman di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Lukman menyebut ada sejumlah organisasi nan tergabung dari Forum Komunikasi Rakyat Pati ini, di antaranya LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan hingga perempuan. Lukman meminta penjelasan mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Yang pertama, poin nan bakal kami sampaikan mengenai dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin nan pertama," ujar Lukman.

Lukman juga menyoroti soal kondisi Pati belakangan nan dinilai kurang kondusif. Ia meminta ada ketegasan dari persoalan nan dihadapi rakyat Pati.

"Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial nan nggak tahu kebenarannya, nan tetap disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 00.00 malam, kami resah. Kedua, instansi DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" tambahnya.

Ia juga meminta ada izin nan mengatur pembuat konten membahas kondisi Pati. Ia menyoroti hoaks nan beredar bisa mengalahkan pemberitaan media nasional.

"Terus selanjutnya ada poin nan ketiga. Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan, apa namanya, media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa," ujar Lukman.

"Padahal nan ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten pembuat ini sudah bermain, jadi seolah-olah-olah ini Pati jelek. Selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah izin nan mengatur itu. Sampai media nan berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak bakal didengar gitu," sambungnya.

Perwakilan nelayan Pati, Agung, menyebut kondisi Pati berakibat ke pekerjaannya. Ia menyebut penanammodal cemas dengan kondisi nan ada di Pati.

"Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor nan bakal masuk, semuanya ketakutan bakal Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati," ujar Agung.

Agung menyebut kondisi Pati sebenarnya kondusif dan cinta damai. Ia menyebut mau wilayah Pati dikenal sebagai wilayah nan kondusif.

"Keadaan Pati nan sebetulnya cinta damai, ramah, mau kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang nan mengatasnamakan rakyat Pati, membikin kita sangat-sangat tidak beradab," imbuhnya.

(dwr/gbr)