Foreign Policy Begins at Home: Menakar Diplomasi Luar Negeri bagi Indonesia

Tingginya gelombang kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam satu separuh tahun pertama pemerintahannya telah memicu perdebatan publik. Sebagian kalangan menilai intensitas perjalanan tersebut berlebihan di tengah beragam persoalan nan tetap dihadapi Indonesia. Di sisi lain, pemerintah berdasar bahwa situasi geopolitik nan semakin dinamis, kebutuhan memperkuat kerja sama pertahanan, serta upaya menarik investasi menuntut keterlibatan aktif presiden di beragam forum internasional.

Perdebatan semacam ini sesungguhnya wajar dalam negara demokrasi. Publik berkuasa mempertanyakan efektivitas diplomasi nan dilakukan atas nama kepentingan nasional. Namun, perdebatan tersebut bakal lebih produktif andaikan tidak berakhir pada soal seberapa sering seorang presiden berjalan ke luar negeri. Pertanyaan nan lebih krusial adalah: apa faedah nan diperoleh Indonesia dari setiap kunjungan tersebut?

Dalam studi hubungan internasional, terdapat sebuah perspektif menarik nan dikemukakan oleh Richard N. Haass dalam bukunya Foreign Policy Begins at Home. Haass berdasar bahwa kekuatan dan pengaruh suatu negara di bumi internasional pada akhirnya sangat ditentukan oleh kondisi domestiknya sendiri. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri nan efektif kudu berangkat dari fondasi domestik nan kuat.

Penting untuk dipahami bahwa Haass tidak mengkritik diplomasi internasional alias menganjurkan isolasionisme. Ia tidak menolak peran aktif suatu negara di panggung global. Sebaliknya, dia mengingatkan bahwa efektivitas diplomasi dan pengaruh internasional sangat berjuntai pada kekuatan internal nan menopangnya.

Menurut Haass, negara nan infrastrukturnya lemah, daya saing ekonominya menurun, kualitas sumber daya manusianya stagnan, serta ruang fiskalnya semakin terbatas bakal kesulitan mempertahankan pengaruh di luar negeri, seberapa aktif pun pemimpinnya melakukan kunjungan internasional.

Bagi Haass, aktivitas eksternal dan penguatan domestik bukanlah dua agenda nan saling bertentangan. Keduanya justru saling menopang. Diplomasi nan kuat lahir dari kekuatan ekonomi, kualitas pendidikan, kapabilitas teknologi, tata kelola pemerintahan nan baik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat nan memadai. Oleh lantaran itu, keberhasilan kebijakan luar negeri tidak cukup diukur dari banyaknya pertemuan bilateral alias forum internasional nan dihadiri, melainkan dari kemampuannya memperkuat fondasi nasional.

Perspektif tersebut relevan untuk memahami situasi Indonesia saat ini. Di satu sisi, Indonesia memang menghadapi lingkungan strategis nan semakin kompleks. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terus berkembang, ketidakpastian ekonomi dunia tetap berlangsung, bentrok di beragam area berakibat pada stabilitas pasar dunia, sementara persaingan memperebutkan investasi dan teknologi semakin ketat. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif Presiden Prabowo di tingkat internasional dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas ruang mobilitas diplomasi Indonesia.

Namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi beragam tantangan domestik nan tidak kalah mendesak. Nilai tukar rupiah tetap menghadapi tekanan akibat gejolak ekonomi global. Kenaikan biaya hidup dirasakan oleh banyak golongan masyarakat. Daya beli kelas menengah menunjukkan beragam tantangan. Generasi muda menghadapi persoalan kesempatan kerja nan berkualitas, sementara kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan prasarana tetap menjadi pekerjaan rumah nan besar.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat tentu berambisi bahwa aktivitas diplomasi luar negeri tidak melangkah terpisah dari kebutuhan domestik. Diplomasi kudu bisa menjawab pertanyaan sederhana: apa manfaatnya bagi kehidupan rakyat Indonesia?

Di sinilah konsep foreign policy begins at home menemukan relevansinya. Diplomasi luar negeri bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperkuat pembangunan nasional. Kunjungan luar negeri Presiden bakal mempunyai legitimasi nan kuat andaikan menghasilkan faedah nan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Jika diplomasi tersebut sukses menarik investasi nan menciptakan lapangan kerja baru, maka manfaatnya jelas. Jika kerja sama nan dibangun bisa memperkuat ketahanan pangan dan daya nasional, meningkatkan transfer teknologi, memperluas pasar ekspor Indonesia, alias mendukung hilirisasi industri nasional, maka diplomasi tersebut menjadi bagian dari solusi atas beragam tantangan domestik nan dihadapi bangsa.

Sebaliknya, andaikan hasil kunjungan lebih banyak berakhir pada seremoni diplomatik alias penandatanganan nota kesepahaman tanpa penerapan nan nyata, maka kritik publik merupakan sesuatu nan wajar. Dalam era kerakyatan dan keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya mau mengetahui ke mana presiden pergi, tetapi juga apa nan dibawa pulang untuk kepentingan nasional.

Karena itu, ukuran keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo tidak semestinya terletak pada jumlah negara nan dikunjungi alias lamanya waktu nan dihabiskan di luar negeri. Ukuran nan lebih krusial adalah akibat nan dihasilkan terhadap penguatan fondasi domestik Indonesia. Apakah diplomasi tersebut bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, menjaga ketahanan strategis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada akhirnya, perdebatan mengenai gelombang kunjungan luar negeri Presiden Prabowo semestinya mengarah pada obrolan nan lebih substantif. Bukan soal berapa kali seorang presiden terbang ke luar negeri, melainkan seberapa besar kontribusi aktivitas tersebut bagi pembangunan nasional. Sebab, sebagaimana diingatkan Richard Haass, pengaruh internasional nan berkepanjangan tidak dibangun semata-mata melalui diplomasi nan aktif, tetapi melalui keberhasilan membangun rumah sendiri.

Diplomasi nan kuat bukanlah diplomasi nan menjauh dari persoalan rakyat. Diplomasi nan kuat adalah diplomasi nan berangkat dari kebutuhan rakyat dan kembali untuk menjawab kebutuhan rakyat. Dalam konteks Indonesia hari ini, itulah ukuran paling objektif untuk menilai efektivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.