Fintech Perkuat Transparansi Biaya Pinjaman

AdaKami meluncurkan kampanye Buka-Bukaan.(Dok. MI)

PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) memperkuat keterbukaan info biaya pinjaman di tengah dorongan peningkatan perlindungan konsumen industri fintech lending. Berdasarkan studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) 2026, lebih dari 95% pengguna AdaKami disebut telah memahami total tanggungjawab pembayaran sebelum menyetujui pinjaman.

Strategic Communication and Brand Lead AdaKami Jonathan Kriss mengatakan keterbukaan info menjadi salah satu konsentrasi perusahaan untuk memastikan konsumen mengetahui hak, kewajiban, serta biaya nan kudu ditanggung sebelum mengambil pinjaman.

"Kami bakal menampilkan perincian biaya sebelum pengguna melakukan persetujuan alias menandatangani surat perjanjian pinjam-meminjam," ujar Jonathan dalam peluncuran kampanye "Buka-Bukaan" di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut Jonathan, AdaKami menerapkan tiga aspek keterbukaan info dalam jasa pinjamannya. Pertama, biaya pinjaman diterima pengguna tanpa potongan biaya di muka, selain biaya materai.

Kedua, skema angsuran ditetapkan secara tetap alias flat setiap bulan berasas info nan telah disampaikan kepada pengguna sejak awal.

Ketiga, perusahaan menyatakan seluruh komponen biaya, mulai dari bunga, biaya layanan, tenor, hingga agenda pembayaran cicilan, ditampilkan sebelum pengguna memberikan persetujuan terhadap perjanjian pinjaman.

Jonathan mengatakan transparansi telah diterapkan perusahaan sejak beraksi pada 2019. Namun, pada tahun ini AdaKami memberikan penekanan lebih besar terhadap edukasi konsumen melalui kampanye "Buka-Bukaan".

Kampanye tersebut, kata dia, bakal dijalankan secara berkepanjangan untuk mendorong masyarakat lebih teliti dalam memahami risiko, biaya, dan tanggungjawab sebelum menggunakan produk finansial digital.

Langkah itu juga disebut sejalan dengan arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong penyelenggara jasa finansial menerapkan prinsip keterbukaan dan perlindungan konsumen.

Dengan penyampaian rincian biaya dan tanggungjawab sejak sebelum perjanjian disetujui, konsumen diharapkan mempunyai dasar nan lebih jelas untuk mempertimbangkan keahlian pembayaran sebelum mengambil pinjaman. (Ant/Z-10)