Film Bara di Bongkahan Batu Angkat Kisah Kerusakan Lingkungan Serupa Pesta Babi

Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan(Denny Susanto Ainan/MI)

FILM dokumenter investigatif karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale berjudul Pesta Babi (2026) menjadi viral dan diperbincangkan beragam kalangan. Isu nan disoroti movie Pesta Babi ialah perampasan tanah budaya di Papua Selatan berkedok proyek ketahanan pangan juga terjadi di wilayah lain di Indonesia.  Di Kalimantan Selatan, organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 2023  memproduksi movie dokumenter Bara di Bongkahan Batu.

Film Bara di Bongkahan Batu bercerita tentang penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan akibat pemanfaatan pertambangan batu bara. Mengisahkan penduduk nan kehilangan lahan, rumah, serta sumber penghidupan akibat praktik jelek pertambangan. 

"Kisah tragis dari praktik perampasan lahan/tanah budaya hingga kerusakan lingkungan seperti diceritakan dalam movie Pesta Babi juga terjadi di banyak wilayah termasuk Kalsel," ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono.

Film dokumenter Bara di Bongkahan Batu ini menjadi bagian dari kampanye #SaveMeratus untuk melindungi Pegunungan Meratus dari ancaman ekspansi tambang batubara. 

Catatan terakhir WALHI Kalsel sisa tutupan rimba primer di Kalsel hanya seluas 49.958 hektar dari total luas wilayah 3,7 juta hektar. Data ini jauh lebih mini dari beban perizinan industri ekstraktif diantaranya PBPH seluas 722.895 hektar, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 559.080 hektar dan Hak Guna Usaha (HGU) nan didominasi sawit seluas 645.612 hektar.

Dalam satu dasawarsa terakhir beban perizinan ini tidak kunjung dievaluasi apalagi berkurang apalagi menuju kehancuran daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena jika ditotal luas beban izin tersebut separuh Kalsel ialah 51,57 persen. Dengan adanya kebijakan nasional demi pangan dan daya tersebut adalah proyeksi hariakhir ekologis.

"Membangun sektor pangan bukan dengan langkah merusak alam dan ekosistem seperti di rimba Papua. SPI mengecam kebijakan tersebut," tegas Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putera Kurniawan. Hal serupa pernah terjadi di Kalimantan lewat PSN 1 juta hektare juga memakai pola nan sama merusak ekosistem hutan, tapi pangan nan dikerjakan abdi negara negara tersebut gagal. Lahan menjadi rusak dan tidak produktif lagi.

Koordinator Social Justice Institute Kalimantan (SJIK), lembaga penelitian dan kajian rumor publik, HAM, social dan Demokrasi, Wira Surya Wibawa, menyoroti pelarangan pemutaran movie Pesta Babi di beragam daerah. 

"Menurut saya itu menunjukkan tetap adanya ketakutan terhadap suara-suara kritis nan lahir dari realitas Papua," kata dia. (H-4)