FGD Badan Pengkajian MPR RI Bahas Langkah Strategis Atasi Depresiasi Rupiah

Jakarta - Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Tifatul Sembiring menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah konkret dan strategis untuk menghadapi gejolak ekonomi dunia serta domestik saat ini, khususnya nilai tukar rupiah nan semakin anjlok.

Menurut Tifatul, situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang berada di bawah sorotan tajam, baik oleh masyarakat domestik, akademisi, hingga penanammodal asing. Depresiasi nilai tukar rupiah nan sempat mendekati Rp 17.700 per USD menjadi sinyal bahwa pemerintah kudu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan pernyataan ke publik.

"Rakyat, pengamat, akademisi, negara asing, hingga penanammodal sedang menunggu dan memperhatikan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi ini. Kebijakan, sikap, serta pernyataan kita nan diumumkan di media bakal memberikan pasokan info (feeding) bagi mereka mengenai kredibilitas, soliditas, dan kapabilitas ekonomi Indonesia. Ini menyangkut *trust* (kepercayaan)," ujar Tifatul dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul 'Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial' di Kawasan Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6).

Mengutip teori wartawan Thomas F. Friedman, 'The world is flat,' Tifatul mengingatkan bahwa bumi saat ini sudah saling terhubung, sehingga apa nan terjadi di Indonesia tidak lepas dari pengamatan global. Ia menyayangkan jika narasi pemerintah nan sampai ke masyarakat justru kerap bergeser dari substansi masalah ekonomi nan sebenarnya.

Ia juga mencontohkan gimana kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Prancis nan bertepatan dengan Iduladha justru memunculkan narasi viral mengenai tanggungjawab belajar bahasa Prancis di sekolah, alih-alih membawa solusi ekonomi makro. Termasuk pernyataan nan menganggap enteng pelemahan rupiah dengan dalih masyarakat desa tidak menggunakan dolar.

"Padahal, jika memandang latar belakang bentrok geopolitik saat ini perang antara Amerika Serikat dan Iran nan belum jelas ujungnya perihal ini berimplikasi langsung pada nilai minyak bumi nan sempat menembus nomor di atas 100 USD per barel. Ini memicu krisis ekonomi global, bukan hanya di Indonesia," jelas Tifatul.

Menanggapi perihal itu, Ekonom Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014-2019, Wijayanto Samirin berpandangan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah nan sekarang mendekati Rp 17.700 per USD, disebabkan oleh sikap pemerintah nan condong menganggap enteng situasi (complacent) dan berlindung di kembali narasi krisis global. Ia menganalisis, dalam enam bulan terakhir rupiah telah melemah sebesar 7,29 persen terhadap dolar AS, apalagi terdepresiasi terhadap 86 persen mata duit di bumi serta seluruh mata duit utama di Asia.

"Rupiah melemah terhadap nyaris seluruh mata duit utama di dunia. Terhadap dolar Australia kita melemah 15,87 persen, dengan yuan Tiongkok 11 persen, apalagi terhadap rupee India kita melemah 1,58 persen. Jadi, ini membantah narasi bahwa pelemahan ini adalah persoalan global. Ini adalah krisis kepercayaan domestik. Masalahnya ada di kita," tegas Wijayanto.

Ia juga menganalogikan nilai tukar mata duit seperti suhu tubuh manusia. Jika rupiah terus melemah, perihal itu merupakan parameter kuat bahwa kondisi kesehatan ekonomi nasional sedang mengalami gangguan serius. Namun, dia mengkritik langkah penanganan nan selama ini hanya konsentrasi mengobati indikasi (simptom), bukan akar penyebab penyakitnya.

"Kalau rupiah sedang turun, Bank Indonesia (BI) membeli rupiah dan melepas dolar. Kalau itu terus dilakukan, devisanya lama-lama habis. Orang pusing lantaran COVID-19, tapi dikasih panadol terus; pusingnya lenyap sesaat, tapi penyakit utamanya tidak diobati. Mengobati indikasi itu tugasnya BI agar rupiah tidak volatil. Tetapi obat untuk karena utamanya ada di tangan pemerintah, dan pemerintah belum bergerak," ujarnya mengkritisi.

Situasi ini, kata dia, diperparah rontoknya bursa saham domestik nan ambruk hingga 28 persen dalam enam bulan terakhir di saat bursa saham negara-negara tetangga justru menguat. Akibatnya terjadi aliran modal keluar (capital outflow) dari penanammodal asing nan mencapai Rp 54 triliun.

Meskipun kondisi perbankan saat ini dinilai jauh lebih kokoh dibandingkan krisis moneter 1998, Wijayanto memperingatkan bahwa kondisi fiskal pemerintah saat ini justru jauh lebih rapuh. Pada tahun 1998, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 23 persen, sedangkan saat ini sudah menyentuh 41 persen. Hampir 50 persen pendapatan pemerintah sekarang lenyap hanya untuk bayar pokok dan kembang utang.

"Tahun 2026 kita kudu mengeluarkan Rp 1.430 triliun untuk bayar kembang dan pokok utang. Bunganya saja Rp599 triliun, belum ditambah utang baru untuk membiayai defisit. Total tahun 2026 pemerintah kudu menerbitkan utang Rp 1.700 triliun. Ini nan membikin penanammodal cemas dan takut membeli surat utang kita. Akibatnya tidak ada capital inflow, dan rupiah pun melemah," jelas Wijayanto.

Dampak dari krisis kepercayaan (trust) ini membikin lembaga finansial internasional mengenakan premium akibat (risk premium) nan sangat tinggi untuk Indonesia, mencapai 4,39 persen. Jauh di atas Singapura (1,4 persen) alias Tiongkok (1,2 persen).

"Ketika saya obrolan dengan teman-teman di hedge fund, mereka kurang percaya terhadap info ekonomi nan kita publikasikan. Ketika penanammodal tidak percaya dengan info nan kita berikan, mereka bakal menganggap kita mempunyai akibat lebih," tambahnya.

Selain itu, Wijayanto juga menepis pernyataan beberapa pejabat publik nan menyebut masyarakat di tingkat desa kondusif dari akibat depresiasi rupiah lantaran tidak bertransaksi menggunakan dolar. Menurut riset, setiap rupiah terdepresiasi 10 persen, inflasi bakal terkerek naik 0,5 hingga 1 persen nan berakibat langsung pada meroketnya nilai kebutuhan pokok.

"Masyarakat desa itu justru nan paling terpengaruh. Mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba nilai peralatan naik. Kita nan di kota bisa melakukan antisipasi, mereka tidak bisa. Jadi keliru jika dikatakan mereka tidak terpengaruh," kata Wijayanto.

Wijayanto pun merekomendasikan tiga solusi strategis. Langkah ini dimulai dari perbaikan fiskal dengan memangkas shopping masif nan tidak mendesak seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kebijakan Daerah Mitra Strategis (KDMP), hingga penundaan shopping alutsista.

Selain itu, perlu dilakukan perbaikan balance of payment dengan memperbaiki suasana upaya guna mengembalikan kepercayaan penanammodal asing, kemudian mengubah skema subsidi dari subsidi peralatan menjadi subsidi langsung kepada orang. Ia mengusulkan agar seluruh pos subsidi nan mencapai Rp900 triliun per tahun disatukan dalam satu genting dan disalurkan berbasis teknologi digital.

"Reformasi subsidi itu pertamanya adalah subsidi orang, bukan subsidi barang. Bukan harganya nan dimurahkan. Dengan teknologi saat ini, masyarakat miskin bisa menerima poin unik di dompet digital mereka nan hanya bisa dibelanjakan untuk barang-barang bersubsidi. Jika ini dijalankan, minimal 30 persen kebocoran subsidi nan tidak tepat sasaran bisa langsung dipangkas," pungkasnya.

Untuk diketahui, FGD ini merumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi nan operasional, serta insentif fiskal bagi wilayah nan konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional. Kedua, memperdalam pasar finansial domestik dan memperkuat esensial ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan akibat nilai tukar oleh korporasi dan BUMN melalui lindung nilai. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam akibat depresiasi rupiah terhadap golongan rentan.

Masukan dari FGD ini bakal menjadi bahan krusial dalam penyusunan rekomendasi MPR RI mengenai penguatan sistem finansial negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial nan lebih handal terhadap gejolak nilai tukar.

Selain Tifatul, datang sejumlah Anggota Badan Pengkajian H. Muhammad Nur Purnamasidi, S.Sos. (Fraksi Partai Golkar), K.H. Maman Imanul Haq dan Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (Fraksi PKB), serta Sigit Purnomo, S.AP., S.H. (Fraksi PAN).

Selain itu datang pula narasumber ahli, ialah Dr. Idel Eprianto, S.E., M.E., Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta. (prf/ega)