Farhan Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga, Turunkan Indeks Risiko Bencana

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memaparkan program kerjanya untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana(MI/NAVIANDRI)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis kewilayahan melalui Siskamling Siaga Bencana.

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketangguhan kota, dengan sasaran menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung dari 95,15 menjadi 85,15 melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan kapabilitas kewilayahan, dan koordinasi lintas sektor.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, upaya mengurangi akibat musibah memerlukan keterlibatan masyarakat nan didukung perencanaan, penguatan kapasitas, dan sistem penanganan nan terintegrasi. Karena itu, Siskamling Siaga Bencana diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kesiapan warga, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi potensi kedaruratan.

“Bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi kita dapat memastikan bahwa masyarakat Bandung tidak menghadapinya tanpa kesiapan dan dalam kesendirian,” ungkapnya, saat membuka Simposium Penguatan Budaya Tangguh Bencana Berbasis Komunitas, Selasa (20/10).

Menurut dia, Siskamling Siaga Bencana nan mulai dijalankan pada 22 September 2026 mengusung semangat Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Inisiatif ini tidak hanya mendorong keterlibatan masyarakat, tetapi juga membangun kebiasaan mengenali risiko, mempersiapkan keluarga, dan menghubungkan inisiatif penduduk dengan sistem penanganan musibah pemerintah.

Kota Bandung menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari kebakaran dan tanah longsor hingga akibat gempa bumi nan berangkaian dengan Sesar Lembang. Dengan jumlah masyarakat sekitar 2,6 juta jiwa nan tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan dan 1.597 RW, penguatan kesiapsiagaan memerlukan keterlibatan masyarakat sekaligus koordinasi lintas perangkat daerah.

“Pemerintah kudu memastikan masyarakat mempunyai pengetahuan, kapabilitas dan akses terhadap sistem penanganan kedaruratan. Warga dapat menjadi bagian krusial dalam mengenali akibat dan melakukan penemuan dini, sementara pemerintah memastikan koordinasi, support dan penanganan melangkah sesuai kewenangan,” tandas Farhan.

PENGUATAN KETANGGUHAN BENCANA

Wali Kota memaparkan lima arah kebijakan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan Kota Bandung dalam menghadapi akibat bencana. Pertama, mengintegrasikan akibat musibah dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan akibat di wilayah masing-masing.

Siskamling Siaga Bencana diharapkan memperkuat keterhubungan antara inisiatif penduduk dan sistem penanganan musibah pemerintah.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan perseorangan dan family melalui penyusunan rencana darurat keluarga, penyediaan tas siaga bencana, serta pemahaman mengenai jalur pemindahan dan titik kumpul nan aman.

Ketiga, memperkuat kapabilitas organisasi dan kelembagaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan kelurahan, PKK, Posyandu, Karang Taruna, relawan kebencanaan, dan organisasi lainnya dapat berkedudukan dalam edukasi, pendampingan, serta membantu memastikan kebutuhan golongan rentan diperhatikan dalam situasi darurat.

"Keempat, memperkuat sistem respons dan koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran nan jelas, standar operasional prosedur (SOP), sistem komunikasi darurat, serta keterhubungan antara masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan perangkat wilayah terkait. Terakhir, mengukur efektivitas program berasas kontribusinya terhadap pengurangan akibat bencana. Pengukuran tersebut diperlukan agar penyelenggaraan program tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari peningkatan kesiapan masyarakat dan efektivitas koordinasi penanganan," jelasnya.