Ekonom: Sinergi Pemerintah, BI dan OJK Menjadi Kunci Stabilitas Ekonomi

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom menilai pelemahan nilai tukar rupiah, volatilitas pasar keuangan, hingga perlambatan ekonomi bumi dinilai lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika dunia dibandingkan persoalan esensial dalam negeri.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menilai masyarakat tidak perlu merespons perkembangan ekonomi saat ini dengan kekhawatiran berlebihan. Menurutnya, sejumlah parameter utama menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga dengan baik.

"Yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi saat ini merupakan fase penyesuaian terhadap dinamika global, bukan sinyal krisis. Karena itu, nan lebih krusial adalah menjaga optimisme nan logis berasas info dan esensial ekonomi nan ada," ujar Josua dalam Komunita Economic Talk berjudul Membaca Tantangan dan Peluang Ekonomi Indonesia Saat Ini.

Selain esensial ekonomi nan dinilai tetap kuat, Josua menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kegunaan nan berbeda tetapi saling melengkapi.

"Soal Kementerian Keuangan, fungsinya lebih ke aspek fiskalnya. Kalau Bank Indonesia ngurusin moneter, OJK ngurusin pasar keuangan. Dan ini kudu saling bersinergi ketiganya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bekerja menjaga kesehatan fiskal dan APBN, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap stabilitas nilai tukar dan kebijakan suku bunga, sedangkan OJK berbareng Bursa Efek Indonesia berkedudukan menjaga stabilitas sektor jasa finansial dan pasar modal.

Menurut Josua, beragam kebijakan nan telah dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator menunjukkan bahwa setiap lembaga terus menjalankan perannya untuk menjaga ekonomi tetap stabil di tengah tekanan global.

Dia menegaskan aktivitas konsumsi masyarakat tetap tumbuh, inflasi berada dalam rentang nan terkendali, sektor perbankan tetap sehat, dan APBN tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah beragam tekanan global, indikator-indikator tersebut menjadi penopang krusial bagi stabilitas ekonomi nasional.

Josua menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari sejumlah parameter makro nan tetap menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada level nan relatif tinggi, sementara inflasi tetap terjaga sehingga mendukung stabilitas daya beli masyarakat.

Konsumsi rumah tangga nan menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga tetap menunjukkan pertumbuhan nan solid. Selain itu, peningkatan konsumsi pemerintah pada awal tahun turut memberikan support terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Dari sisi pasar keuangan, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan keahlian positif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penanammodal tetap meletakkan kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian dunia nan meningkat.

"Kepercayaan penanammodal tetap terjaga lantaran esensial ekonomi Indonesia tetap dipandang kuat. Ini menjadi modal krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan," katanya.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai pelemahan rupiah, Josua menilai kondisi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks dunia nan lebih luas. Penguatan dolar Amerika Serikat akibat tingginya suku kembang di negara maju serta meningkatnya ketidakpastian geopolitik telah memberikan tekanan terhadap banyak mata duit dunia.

"Kombinasi dari semua inilah nan menyebabkan dollarnya naik dan minyaknya naik. Pelemahan rupiah saat ini berkarakter dunia shock, dolar AS menguat terhadap semua mata duit bumi akibat kebijakan suku kembang tinggi di negara maju dan tensi geopolitik timur tengah" ujar Josua.

Karena itu, pelemahan rupiah saat ini tidak dapat diartikan sebagai indikasi bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami masalah struktural.

"Tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipengaruhi oleh aspek eksternal. nan membedakan dengan masa lampau adalah saat ini kondisi perbankan nasional jauh lebih kuat, likuiditas terjaga, dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas sektor finansial melangkah dengan baik," ujarnya.

Kondisi 2026 vs Krisis 98

Josua juga menepis dugaan bahwa Indonesia sedang menuju krisis seperti nan terjadi pada tahun 1998. Menurutnya, struktur perekonomian Indonesia saat ini mempunyai ketahanan nan jauh lebih baik dibandingkan saat krisis Asia terjadi nyaris tiga dasawarsa lalu.

Pada masa krisis 1998, Indonesia menghadapi kolapsnya sektor perbankan, lonjakan inflasi nan sangat tinggi, pelemahan tajam nilai tukar, serta kontraksi ekonomi nan dalam. Sebaliknya, kondisi saat ini menunjukkan karakter nan berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi tetap positif, inflasi terkendali, persediaan devisa berada pada level nan kuat, dan pengelolaan fiskal tetap disiplin.

Ia menambahkan bahwa depresiasi rupiah saat ini juga tidak dapat disamakan dengan kondisi saat krisis. Pada 1998, nilai tukar rupiah melemah sangat tajam dari sekitar Rp4.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp16.000 per dolar AS dalam waktu singkat.

"Kalau dibandingkan dengan 1998, situasinya sangat jauh berbeda. Saat ini instrumen kebijakan dan fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat untuk menghadapi gejolak global," jelasnya.

Di tengah info makro nan relatif positif, Josua mengakui sebagian masyarakat tetap merasakan tekanan terhadap kondisi keuangannya. Namun menurutnya, kejadian nan terjadi saat ini lebih tepat dipahami sebagai perubahan pola konsumsi dibandingkan penurunan daya beli secara menyeluruh.

Tekanan nilai pada sejumlah komoditas membikin masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan pendapatannya. Sementara secara agregat, konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menjaga golongan masyarakat rentan, pemerintah juga terus memperkuat beragam program perlindungan sosial agar akibat tekanan ekonomi dapat diminimalkan.

Terkait beragam program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, Josua menilai efektivitas program tidak tepat diukur hanya dalam jangka pendek.

Menurutnya, program-program tersebut merupakan investasi jangka panjang nan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat daerah.

"Program prioritas perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Namun faedah strukturalnya baru dapat terlihat dalam jangka menengah hingga panjang, sehingga tidak tepat jika dinilai hanya berasas hasil dalam waktu singkat," ujarnya.

Lebih lanjut, Josua menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu modal terpenting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ekonomi tidak hanya ditentukan oleh angka-angka statistik, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan penanammodal terhadap prospek masa depan.

Di tengah beragam tantangan dunia nan tetap berlangsung, dia membujuk masyarakat untuk tetap optimistis, produktif, dan adaptif terhadap perubahan.

"Indonesia mempunyai fondasi ekonomi nan kuat, kapabilitas kebijakan nan memadai, dan kesempatan nan besar untuk terus tumbuh. Karena itu, optimisme nan didasarkan pada info dan pemahaman nan baik menjadi sangat krusial dalam menghadapi beragam tantangan ke depan," pungkasnya.

(haa/haa)

Add