Ekonom: Mitigasi Kenaikan Harga Pertamax Harus Lindungi Daya Beli Kelompok Rentan

, JAKARTA, – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menekankan bahwa kebijakan mitigasi akibat kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax kudu diarahkan untuk melindungi daya beli golongan rentan. Ia menyampaikan perihal tersebut saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Josua menjelaskan, BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar golongan pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas. Oleh lantaran itu, dampaknya ke golongan rentan tidak bakal sebesar jika nilai Pertalite nan naik.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kenaikan nan cukup besar tetap berpotensi merembet ke biaya transportasi, pengedaran barang, tarif jasa, dan nilai pangan. "Karena itu, konsentrasi kebijakan kudu menjaga daya beli golongan rentan dan mencegah kenaikan nilai meluas ke peralatan kebutuhan pokok," ujar Josua.

Perkuat Bansos dan Jaga Stabilitas Pangan

Untuk meredam akibat tersebut, Josua menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) nan tepat sasaran. Bantuan ini diprioritaskan bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi pikulan umum, nelayan kecil, serta upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nan terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam beragam bentuk, seperti support tunai sementara, support pangan, maupun support biaya distribusi. Selain itu, pemerintah pusat dan wilayah juga disarankan untuk menjaga stabilitas nilai pangan melalui penguatan persediaan pangan, operasi pasar, pengedaran antardaerah, serta subsidi pikulan pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit.

Langkah tersebut dinilai krusial mengingat golongan berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Dukungan Sektor Transportasi dan Pengawasan BBM Subsidi

Di sektor transportasi, pemerintah direkomendasikan untuk memberikan support sementara bagi pikulan umum, pengedaran kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan tarif nan terjadi terlalu cepat. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku nan memenuhi kriteria.

Pada saat nan sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai krusial untuk mencegah kebocoran subsidi. Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak mempunyai selisih nan terlalu ekstrem.

Bantuan UMKM dan Reformasi Subsidi Jangka Menengah

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi. Bantuan ini dapat berupa pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan wilayah nan memberatkan, support digitalisasi pemasaran, serta subsidi pengedaran untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok. "Namun, support UMKM kudu selektif agar tidak menjadi shopping nan bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, Josua menyarankan agar reformasi subsidi daya diarahkan dari subsidi peralatan menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan irit energi, dan peningkatan efisiensi daya guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara