Dwikorita Lebih Sepakat BMKG Digabung PVMBG, Bukan Badan Geologi

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Mantan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati merespons pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggabungkan BMKG dan Badan Geologi.

Dwikorita menyatakan, dirinya lebih sepakat andaikan BMKG ini disatukan dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

"BMKG itu sudah mengusulkan usulan agar bukan Badan Geologi, tapi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu bisa disatukan ke dalam BMKG," kata Dwikorita saat aktivitas obrolan di UGM, Rabu (9/9).

Dwikorita bilang, usulan dia sampaikan saat tetap menjabat sebagai kepala BMKG medio 2019. Dwikorita sendiri mengepalai BMKG sejak 2017 hingga dia digantikan oleh Teuku Faisal Fathani pada November 2025 lalu.

Menurut Dwikorita, usulan tersebut muncul dari pengalaman BMKG dalam menjalankan kegunaan peringatan dini. Ia menilai pemisahan akomodasi pemantauan dengan lembaga nan mengeluarkan peringatan membikin proses kajian tidak melangkah optimal.

"Karena pelajarannya adalah kami tidak bisa mengeluarkan peringatan awal lantaran semua fasilitas, perlengkapan monitoring, dan sebagainya ada di Pusat Vulkanologi. Tapi peringatan dininya di kami," ucapnya.

"Lantas kita nggak bisa melakukan analisis, nggak bisa menghitung, sehingga gimana itu usulannya seperti itu. Dan usulan itu diulang lagi tahun 2023," sambung Dwikorita.

Dwikorita mengatakan pendapat tersebut juga didasari pengalaman Jepang dalam mengintegrasikan penanganan beragam jenis musibah ke dalam satu lembaga meteorologi.

Menurutnya, lembaga meteorologi Jepang alias Japan Meteorological Agency (JMA) menangani beragam urusan nan berangkaian dengan musibah dan kondisi atmosfer dalam satu lembaga.

Ia menilai model tersebut membikin penanganan musibah seperti tsunami dan erupsi gunung api dapat dilakukan lebih sigap lantaran seluruh akomodasi pemantauan berada dalam satu lembaga.

"Jadi Jepang untuk (respons) tsunami lantaran gunung api sigap banget lantaran semua akomodasi ada. Nah, itulah kami mengusulkan saat itu," kata Dwikorita.

Dwikorita menegaskan integrasi nan diusulkan bukan dengan memasukkan seluruh Badan Geologi lantaran lembaga ini mempunyai cakupan tugas nan lebih luas dan tidak seluruhnya berangkaian dengan penanganan bencana, macam air tanah, kelautan, mineralogi serta sumber daya energi.

Lagipula, Dwikorita menilai terdapat kesamaan kegunaan antara PVMBG dan BMKG dalam pemantauan serta kajian kebencanaan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan plagiatisme tugas jika tetap berada di lembaga berbeda.

"Nah, jika itu semua (ketugasan Badan Geologi) satu badan dimasukkan BMKG, malah BMKG lupa tugas utamanya. Nanti jadi ngurus nan lain-lain. Jadi ambil aja nan tentang bencana, tentang mitigasi bencana. Dan realitanya jika kita pelajari, nan dilakukan di PVMBG itu sama dengan nan ada di BMKG. Duplikasi kan?" paparnya.

Di sisi lain, Dwikorita juga menyoroti posisi PVMBG nan merupakan unit kerja eselon II. Menurutnya, posisi tersebut turut berpengaruh terhadap support anggaran, sementara kebutuhan teknologi pemantauan gunung api semakin besar.

Dwikorita mengatakan kondisi tersebut semakin menjadi persoalan lantaran PVMBG berada di bawah Kementerian ESDM nan mempunyai tugas besar di sektor sumber daya.

"Nah, jadi kalah, (kebencanaan) prioritas paling akhir. Anggarannya kurang, padahal gunung apinya makin aktif, gunung apinya banyak, itu butuh teknologi nan betul-betul sepadan dengan tantangan nan dihadapi," kata Guru Besar bagian Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana nan juga mantan rektor UGM tersebut.

Ia mencontohkan akomodasi pemantauan gunung sekarang ini paling komplit hanya Gunung Merapi saja. Ia menengarai akomodasi pemantauan gunung lainnya tetap terbatas persoalan anggaran.

Menurut Dwikorita, penguatan status kelembagaan dapat berpengaruh terhadap kewenangan dan support fasilitas. Ia mencontohkan keputusan pemerintah pada era Presiden Megawati Soekarnoputri nan meningkatkan status BMKG menjadi badan.

"Dulu kenapa Ibu Presiden Megawati mengangkat BMKG dari eselon II alias eselon I menjadi badan? Karena kewenangan dan akomodasi bakal loncat sesuai dengan tuntutan persoalan nan ada tahun itu," ungkapnya.

Dengan pertimbangan tersebut, dia berambisi PVMBG dapat masuk ke dalam BMKG bukan sekadar sebagai unit biasa, melainkan menjadi kedeputian nan mempunyai posisi setara dengan unsur lain di tingkat eselon I macam Badan Geologi.

Menurutnya, integrasi tersebut juga dapat memperkuat support anggaran sekaligus membikin koordinasi antara pemantauan gunung api dan kegunaan peringatan awal menjadi lebih langsung.

Selain persoalan kelembagaan, Dwikorita menilai integrasi info antarlembaga juga tetap menjadi kendala. Meski terdapat konsep interoperabilitas, menurut dia, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pertukaran data.

Dwikorita mengatakan persoalan tersebut juga ditemuinya ketika tetap menjabat sebagai Kepala BMKG. Bahkan ketika info sudah dapat diterima, info tersebut belum tentu dapat langsung digunakan untuk analisis.

Ia menjelaskan salah satu persoalan nan muncul adalah metadata nan tidak tersedia. Padahal, metadata diperlukan untuk memahami konteks info nan diterima, termasuk mengetahui letak alias koordinat pengukuran.

Menurutnya, info tanpa info pendukung tersebut bakal susah digunakan untuk kajian lantaran letak pengambilan info tidak diketahui secara pasti. Dwikorita mengatakan persoalan pertukaran info tersebut apalagi tetap terjadi meski sudah ada nota kesepahaman alias MoU nan disaksikan oleh pejabat terkait.

Karena itu, dia menilai pendapat untuk mengintegrasikan PVMBG ke dalam BMKG perlu kembali dikaji secara akademik. Menurutnya, integrasi tersebut dapat menjadi pilihan untuk memperkuat sistem peringatan awal dan mitigasi bencana, selama dilakukan secara tepat.

Apabila nantinya Badan Geologi dan BMKG bergabung, Ia mengingatkan bahwa integrasi kelembagaan kudu mempertimbangkan kegunaan masing-masing agar tidak justru menimbulkan persoalan baru.

Dwikorita berambisi pendapat tersebut dapat diwujudkan tanpa menggabungkan seluruh kegunaan Badan Geologi ke dalam BMKG.

"Jangan semua dibedol masuk itu malah saling menghancurkan," pungkasnya.

Sebelumnya usul menggabungkan BMKG dan Badan Geologi menjadi pengarahan Prabowo dalam Rapat Virtual terbatas berbareng kementerian/lembaga mengenai penanggulangan rentetan musibah nan melanda sebagian besar wilayah Indonesia, Senin (7/9).

Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah Indonesia--terutama Sumatra dan Kalimantan--diterpa kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Lalu ada juga penanggulangan gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan erupsi gunung api, termasuk Anak Krakatau di Selat Sunda.

"Kepala badan pengetahuan bumi kelak saya kira bakal kerja sama lebih erat dengan nan lain, kelak kita pikirkan apakah badan pengetahuan bumi diintegrasikan dengan BMKG tapi ya kelak kita telaah itu," ujar Prabowo pada rapat virtual terbatas, Senin (7/9).

(kum/dal)