JAKARTA - Sebuah makalah (paper) nan mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh Nobel Perdamaian 2026 beredar dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis, sehingga memicu penyelidikan oleh pemerintah. Selain mencatut nama Prabowo, arsip itu juga melampirkan surat nan mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Nomor ND/KIE/001/I/2026.
Makalah berjudul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth” itu diketahui diunggah di laman papers.ssrn.com. Terkait kemunculan makalah ini, Kemendiktisaintek membentuk tim investigasi untuk melakukan penelusuran.
Langkah Kemendiktisaintek tersebut mendapat support dari Komisi X DPR, nan menilai investigasi ini krusial untuk menjaga integritas akademik sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etika publikasi diselesaikan secara objektif, profesional, dan berbasis fakta.
"Apabila betul terdapat pencantuman nama seseorang sebagai penulis tanpa persetujuan, maka perihal tersebut tentu merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik dan tata kelola publikasi ilmiah," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani kepada wartawan, Jumat (7/8/2026).
Selain berpotensi menimbulkan hukuman akademik maupun administratif sesuai ketentuan nan berlaku, kata dia, aspek hukumnya juga perlu didalami andaikan ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan data, penggunaan identitas tanpa hak, alias perbuatan lain nan memenuhi unsur tindak pidana.
"Namun, penilaian tersebut kudu tetap didasarkan pada hasil investigasi dan pembuktian nan sah, bukan pada asumsi," ujarnya.
Kendati demikian, dia mendorong agar investigasi dilakukan secara tuntas dan transparan, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola etika riset dan publikasi ilmiah.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·