Dukcapil Pulihkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Warga Korban Gempa Flores

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bergerak sigap setelah gempa bumi mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Tak kurang enam tim Aksi Ditjen Dukcapil Tanggap Bencana Gempa NTT diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak dan langsung dipimpin oleh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkup Ditjen Dukcapil. Ini bukti kesungguhan jejeran Dukcapil menindaklanjuti pengarahan Menteri Dalam Negeri untuk segera turun tangan melakukan jemput bola guna memulihkan arsip kependudukan penduduk nan rusak alias lenyap akibat gempa bumi. Selama masa pelayanan, tim bekerja berbareng Dinas Dukcapil kabupaten setempat untuk menerbitkan kembali arsip kependudukan milik penduduk terdampak.

Pelayanan berjalan sejak Senin (24/8/2026), dan enam tim Dukcapil bergerak hingga Sabtu (29/8/2026), dengan mendatangi posko pengungsian dan wilayah nan memerlukan layanan. Dokumen nan diterbitkan kembali meliputi KTP-el, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, KIA, hingga arsip perpindahan penduduk. Bagi penduduk nan kehilangan arsip ketika menyelamatkan diri dari gempa, pelayanan itu bukan perkara administratif semata. Dokumen kependudukan menjadi pintu untuk kembali mengakses beragam jasa dasar dan support pemerintah.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan, pelayanan dalam situasi musibah kudu dilakukan dengan langkah nan berbeda. "Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu kewenangan masyarakat atas arsip kependudukan," kata Teguh.

Karena itu, petugas tidak menunggu penduduk datang ke kantor. Mereka membawa perangkat pelayanan langsung ke lapangan. "Jangan menunggu masyarakat datang ke kantor. Kalau mereka tidak bisa datang lantaran mengungsi alias lantaran kondisi di lapangan, kita nan kudu mendatangi mereka," ujar Teguh.

Bergerak ke Tujuh Kabupaten

Enam tim disebar ke tujuh kabupaten, ialah Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, , Sikka, dan Manggarai Barat. Pola penugasan dibuat fleksibel, satu tim apalagi menjangkau dua kabupaten sekaligus, ialah Ngada dan Nagekeo.

Di lapangan, petugas bekerja berbareng jejeran Dukcapil kabupaten. Mereka membuka jasa di posko pengungsian, desa, dan titik-titik nan mudah dijangkau warga, dengan membawa langsung perangkat pelayanan seperti perangkat rekam dan cetak KTP-el, blangko, ribbon, film, kertas, serta perangkat pendukung lainnya.

Ditjen Dukcapil juga menyiapkan perangkat internet Starlink untuk membantu pelayanan di wilayah nan mengalami gangguan jaringan komunikasi, sehingga pelayanan tidak sepenuhnya berjuntai pada kondisi instansi Dukcapil.

Manggarai Timur nan Terbesar

Dari tujuh kabupaten nan dilayani, Manggarai Timur mencatat hasil terbesar dengan 4.507 arsip diterbitkan dan dipulihkan selama empat hari pelayanan di lima titik posko pengungsian, ialah Kecamatan Sambi Rampas, Lamba Leda Utara, Lamba Leda Selatan, dan Borong. Kartu Keluarga menjadi jasa terbanyak dengan 1.481 dokumen, disusul 981 KTP-el dan 561 akta kelahiran. Tim juga menangani 615 jasa riwayat hidup penduduk, sementara perekaman KTP-el mencapai 506 jiwa.

Sejumlah jasa lainnya turut diselesaikan, di antaranya surat keterangan pindah, akta perkawinan, pemisahan KK, surat keterangan datang, aktivasi IKD, akta kematian, dan numpang KK. Pelayanan tetap berjalan meskipun gempa susulan tetap terjadi di wilayah tersebut. Sedikitnya enam gempa susulan tercatat pada 24, 25, dan 27 Agustus dengan magnitudo berkisar 3,8 hingga 5,2.

Capaian di Enam Kabupaten Lain

Pelayanan juga berjalan di enam kabupaten lainnya. Di Nagekeo-Ngada tim menyelesaikan 719 dokumen. Di Manggarai mencapai 758 dokumen. Pelayanan di Ende: tim menyelesaikan 1.451 dokumen. Di Sikka, sebanyak 2.257 arsip sukses diterbitkan alias dipulihkan.

Adapun Di Manggarai Barat, tim memulihkan 1.533 arsip meski instansi Dukcapil setempat ikut terdampak gempa. Petugas memperkuat pola jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa-desa terdampak.

Memulihkan Hak Identitas

Teguh menegaskan, arsip kependudukan mempunyai makna krusial bagi penduduk nan baru saja mengalami bencana. KTP-el dan KK dibutuhkan untuk mengakses bantuan, sementara arsip pencatatan sipil diperlukan untuk beragam keperluan keluarga. Karena itu, arsip nan lenyap alias rusak akibat musibah diterbitkan kembali tanpa membebani warga. "Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen nan lenyap alias rusak lantaran musibah kudu kita bantu terbitkan kembali," kata Teguh.

Bagi Dukcapil, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pemulihan pascabencana. Rumah bisa diperbaiki, sarana pelayanan bisa dipulihkan, jaringan komunikasi dapat dibangun kembali. Namun, identitas setiap penduduk tetap kudu segera dipastikan. "Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara kudu membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," ujar Teguh.

Sepanjang operasi di Flores, petugas bekerja dengan langkah sederhana: membawa perangkat, mendatangi warga, memeriksa data, lampau menerbitkan kembali arsip nan dibutuhkan. Tidak selalu di kantor, sering kali di tengah posko pengungsian, tempat penduduk berupaya menata kembali kehidupan setelah gempa.

Secara keseluruhan, 11.225 arsip kependudukan sukses diterbitkan dan dipulihkan bagi penduduk terdampak di tujuh kabupaten. Angka itu menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, pelayanan manajemen kependudukan tidak boleh ikut berhenti.