Duit Numpuk Pemda Makin Dikit di 2026, Kemendagri Ungkap Penyebabnya

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan biaya mengendap pemerintah wilayah bakal berkurang pada tahun ini.

Penyebabnya, realisasi shopping tiap bulannya dalam satu tahun melangkah pada 2026 semakin meningkat.

"Dana nan mengendap tadi tentu semakin berkurang. Sebenernya mengendap ini lantaran belum digunakan saja," katanya saat ditemui di instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Agus Fatoni, Kementerian Dalam Negeri terus mendorong agar realisasi APBD itu bisa meningkat terus hingga akhir tahun, dengan sasaran 20% di kuartal I, 50% kuartal II, 80% kuartal III, dan 100 pada kuartal IV.

"Per triwulan itu jika bisa di triwulan pertama 20%, triwulan kedua 50%, triwulan ketiga 80%, kemudian triwulan keempat mendekati 100% dan ini semakin baik," tegasnya

Berdasarkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) realisasi pendapatan wilayah tercatat mencapai Rp225,69 triliun alias 19,01% dari pagu 2026. Sementara realisasi shopping wilayah mencapai Rp215,33 triliun alias 17,22% dari total pagu.

Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ialah pendapatan sebesar 16,32% dan shopping sebesar 12,63%. Catatan itu tentu memberikan gambaran baru soal surplus kas pemda masih terjadi tahun ini.

Sebelumnya kejadian biaya mengendap pemerintah wilayah di bank disorot oleh pemerintah pusat lantaran anggaran shopping tersebut sebagai biaya pembangunan ekonomi di daerah, sehingga anggaran perlu direalisasikan dengan tepat dan cepat.

Tahun lalu, nilai biaya pemda nan mengendap di bank tercatat Rp 315,57 triliun tepatnya per akhir September 2025 menurut catatan Bank Indonesia.

(arj/arj)

Add