Dugaan WNI Palsukan Riset di Konferensi Global Jadi Sorotan Menteri-DPR

Media sosial ramai memperbincangkan soal dugaan pemalsuan riset oleh penduduk negara Indonesia (WNI) dalam konvensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Denmark. Peristiwa nan dinilai bisa mencederai budaya akademik ini mendapat sorotan dari menteri hingga DPR RI.

Untuk diketahui, konvensi ilmiah ISPPD 2026 berjalan pada 17-21 Mei. Sekelompok periset asal Indonesia nan terdiri atas Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti mempresentasikan sejumlah hasil penelitian nan dianggap sangat impresif.

Kendati demikian, muncul dugaan bahwa penelitian nan dibawakan mereka hasil fabrikasi dan tidak pernah betul-betul dilakukan. Pelaku juga diduga memalsukan identitas.

Peristiwa ini pun mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto. Kemdikti disebut melakukan pendalaman mengenai dugaan riset tiruan nan dilakukan oleh WNI tersebut.

"Kemdiktisaintek memberikan perhatian terhadap info nan berkembang mengenai dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian nan melibatkan pihak nan menggunakan hubungan lembaga di Indonesia," kata Brian saat dihubungi, Rabu (27/5/2026).

Brian mengatakan pendalaman dilakukan untuk mencari kebenaran dan status WNI dalam forum tersebut. Koordinasi dilakukan dengan sejumlah pihak untuk mengungkap kebenarannya.

"Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman berbareng pihak mengenai untuk memastikan fakta-fakta nan sebenarnya, termasuk status nan bersangkutan, corak hubungan nan digunakan, serta keterkaitannya dengan lembaga pendidikan tinggi alias lembaga riset di Indonesia," ujar Brian.

"Namun demikian, kita juga kudu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Semua pihak perlu diberikan ruang klarifikasi, dan setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berasas bukti serta sistem nan bertindak di lingkungan akademik dan penelitian," lanjutnya.

Brian mengungkap para WNI itu tidak terindikasi sebagai pengajar alias peneliti aktif. Dia mengatakan pihaknya tetap meletakkan perhatian dalam kasus tersebut lantaran berpengaruh terhadap persepsi ekosistem riset nasional.

"Berdasarkan info awal nan kami peroleh, pihak-pihak nan disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai pengajar alias peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian lantaran dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas," ucapnya.

Kemdikti menekankan adanya pertimbangan integritas menindaklanjuti kasus itu. Ia mengatakan Indonesia mempunyai sistem pertimbangan melalui perguruan tinggi, komite etik, hingga penjaminan mutu akademik.

"Indonesia mempunyai sistem pertimbangan integritas riset melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, sistem penjaminan mutu akademik, serta sistem pemantauan dan pertimbangan dari Kemdiktisaintek maupun BRIN sesuai kewenangannya," jelasnya.

DPR Minta Ada Investigasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti kasus WNI nan diduga melakukan pemalsuan riset dalam konvensi internasional di Kopenhagen, Denmark. Ia mengatakan kasus tersebut bisa mencoreng nama Indonesia di pendidikan internasional jika terbukti betul adanya.

"Kami tentu sangat prihatin atas dugaan skandal riset tiruan nan melibatkan WNI dalam forum ilmiah internasional. Jika betul terdapat manipulasi data, pemalsuan identitas akademik, alias penggunaan AI untuk menghasilkan riset fiktif, maka perihal itu bukan hanya melanggar etika akademik, tetapi juga dapat mencoreng nama baik Indonesia," kata Lalu kepada wartawan, Rabu (27/6/2026).

Lalu Hadrian menyebut kasus nan menjadi perbincangan masyarakat ini menjadi peringatan serius di bumi pendidikan. Ia meminta agar ada investigasi hingga penegakan hukuman etik terhadap pihak nan melanggar.

"Kasus ini kudu menjadi peringatan serius bagi bumi pendidikan tinggi dan riset nasional. Kami mendorong adanya investigasi dan penegakan hukuman etik andaikan dugaan tersebut terbukti," kata Lalu.

"Jangan sampai tindakan segelintir oknum, merusak kepercayaan internasional terhadap para akademisi dan peneliti Indonesia nan selama ini bekerja dengan jujur dan professional," sambungnya.

Ia pun menekankan agar pemerintah, perguruan tinggi, hingga lembaga riset memperkuat pengawasan tata Kelola integritas akademik. Indonesia, lanjut dia, butuh budaya akademik nan mengedepankan integritas.

"AI semestinya menjadi perangkat bantu untuk memperkuat kualitas riset, bukan dipakai untuk memanipulasi karya ilmiah. Indonesia memerlukan budaya akademik nan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi agar reputasi pendidikan dan riset nasional tetap terjaga," imbuhnya.

(dwr/fas)