Dugaan Pungli Masuk Satpol PP Sulsel, DPRD Siap Kawal Hingga Tuntas

, MAKASSAR, – Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Mizar Roem, menanggapi kasus dugaan pungutan liar dalam seleksi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lingkup Pemprov Sulsel. Mizar menyatakan kesiapan Komisi A DPRD untuk membuka ruang kejuaraan dan mengawal kasus ini hingga tuntas.

"Kalau ada masyarakat merasa dirugikan, menjadi korban pungli masuk Satpol PP, silahkan melaporkan. Kami Komisi A DPRD siap membuka ruang kejuaraan mengawal kasus ini sampai tuntas," ujar Mizar di Makassar, Sabtu.

Dua orang korban, Audi dan Ansar, disebut telah menyetorkan duit total Rp60 juta kepada oknum pejabat Satpol PP sejak 2023. Praktik ini diduga mengarah pada penipuan dan tidak bisa ditoleransi.

Sebagai langkah awal, pihak DPRD bakal memanggil Kepala Dinas Satpol PP, Andi Arwin Azis, untuk memberikan penjelasan dan penjelasan agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. "Segera kita panggil Kepala Satpol PP untuk memberi penjelasan sekaligus penjelasan mengenai info nan beredar di masyarakat," tambah Mizar.

Selain itu, Mizar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai menelusuri keterlibatan oknum nan mencatut nama lembaga untuk untung pribadi. Jika terbukti, Mizar mendorong kasus ini untuk dibawa ke ranah pidana.

Respon dari Kepala Dinas Satpol PP

Kepala Dinas Satpol PP Pemprov Sulsel, Andi Arwin Azis, membantah tuduhan adanya pungli dalam penerimaan calon personil Satpol PP dan menyatakan bahwa tidak ada perekrutan sejak pertengahan 2023.

"Selama saya mulai menjabat di pertengahan 2023, tidak ada rekrutmen personil Satpol PP Provinsi Sulsel. Tidak betul itu (pungli)," tegas Andi.

Pernyataan dari Pihak Korban

Pallauddin, ayah dari korban Audi, mengungkapkan kekecewaannya lantaran anaknya telah bekerja sebagai personil Satpol PP tanpa penghasilan selama dua tahun. Belakangan diketahui bahwa statusnya tidak terdaftar di BKD.

"Uang kami sudah masuk puluhan juta, anak saya juga sudah dua tahun bekerja dan berkeringat di lapangan. Tetapi, sampai sekarang statusnya tidak jelas. Tentu kami merasa sangat dirugikan," ungkap Pallauddin.

Pallauddin menambahkan bahwa dirinya awalnya percaya dengan oknum nan menjanjikan kelulusan anaknya lantaran mempunyai kedudukan krusial di lingkup Dinas Satpol PP. Namun, semua angan itu pupus setelah mengetahui anaknya tidak terdaftar.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara