Dua Raksasa Otomotif Jepang Dikabarkan Mau Cabut dari RI, Pindah ke Vietnam!

Jakarta -

Dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur disebut bakal melakukan PHK besar-besaran. Hal ini diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden bagian Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

Pemilik pabrik tersebut, nan induknya berasal dari Jepang, hendak mengubah arah perusahaan untuk memproduksi mobil listrik. Menurut Said Iqbal, perusahaan induk mau memindahkan produksinya ke Vietnam dan angkat kaki dari Indonesia. Bila perihal itu terjadi ribuan orang pekerja bakal terdampak PHK.

"Di wilayah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya bakal terdampak PHK," ujar Said Iqbal dalam konvensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

"Jadi prinsipalnya di Jepang, bakal memindahkan produksinya ke negara-negara nan lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka bakal berfokus di mobil listrik nan pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," lanjutnya menjelaskan.

Dia enggan menyebut dua perusahaan nan dimaksud, namun memberikan inisial nama perusahaan, ialah PT J dan PT S.

Dari info nan dia kumpulkan dari kalangan serikat buruh, perusahaan induk dua perusahaan tersebut nan berada di Jepang menilai pengembangan mobil listrik lebih produktif di Vietnam. Maka dari itu, perusahaan bakal angkat kaki dari Indonesia.

"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini bakal memindahkan sebagian. Ini baru obrolan awal. Informasi awal. Ini ribuan juga (yang bisa terkena (PHK)," jelas Said Iqbal.

Said Iqbal nan juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku sudah meminta FSPMI, serikat pekerja di bawah naungannya untuk berbincang dengan pihak perusahaan agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi.

Pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto soal perihal ini. Menurutnya, masalah nan terjadi pada kasus ini adalah berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat.

(acd/acd)