DPRD Sulsel Selidiki Dugaan Permainan Harga Pupuk Subsidi di Bone

, MAKASSAR, – Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sedang menyelidiki dugaan permainan nilai pupuk bersubsidi nan melampaui nilai satuan tertinggi (HET) di Kabupaten Bone. Laporan ini berasal dari sejumlah petani nan merasa dirugikan.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Machmud, mengungkapkan adanya dugaan perpanjangan mata rantai penyaluran pupuk dari produsen hingga ke pengecer, nan menyebabkan nilai pupuk bersubsidi melambung. Keluhan ini disampaikan saat rapat dengar pendapat di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Makassar, pada Rabu lalu.

Dalam sistem nan benar, pupuk semestinya disalurkan dari produsen ke pelaku upaya pengedaran (PUD) alias distributor, kemudian ke penerima pupuk pada titik serah (PPTS) alias pengecer. Namun, ditemukan adanya dugaan pihak lain nan turut bermain dalam pengedaran pupuk bersubsidi ini.

Temuan dugaan permainan nilai ini terjadi di lima kecamatan, ialah Amali, Sibulae, Cina, Tonra, dan Ma're, selama periode 2025-2026. Laporan ini diperkuat dengan bukti video nan menunjukkan selisih nilai akibat manipulasi biaya pengantaran.

Harga resmi pupuk Urea ditetapkan Rp90 ribu per sak isi 50 kg dan NPK Phonska Rp92 ribu per sak isi 50 kg. Namun, di lapangan, petani kudu menebusnya dengan nilai Rp110 ribu per sak. Pengecer berkilah kenaikan nilai disebabkan oleh biaya ongkos kirim.

Anggota Komisi B, Mardjono, menduga adanya kombinasi tangan pihak lain seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) alias koperasi dalam penjualan pupuk subsidi, nan berpotensi menambah jalur pengedaran dan meningkatkan harga.

Menanggapi masalah ini, Sukodim, Senior Manager Regional 4A PT Pupuk Indonesia (Persero), menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan penjualan langsung pupuk subsidi alias non-subsidi ke petani. Ia menekankan bahwa petani kudu mengambil pupuk di gerai resmi.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara