Solo, CNN Indonesia --
Komisi II DPRD Kota Solo menengarai potensi penyalahgunaan anggaran wilayah dalam pemasangan iklan ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baliho tersebut dipasang Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di beberapa titik strategis.
Anggota Komisi II DPR Solo, Silvester Rony Kamtoro mempertanyakan sumber pendanaan dari pemasangan baliho-baliho tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Kalau pakai APBD) ya pasti menyalahi anggaran," kata personil Komisi II DPRD Solo, Silvester Rony Kamtoro, Selasa (23/6).
Politikus PDIP itu menjelaskan anggaran Pemkot Solo dikumpulkan dari masyarakat nan menyetorkan uangnya ke Pemerintah.
"Entah melalui pajak alias melalui retribusi dan sebagainya," ujarnya.
Rony mengatakan duit rakyat semestinya hanya digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan iklan ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi dinilai hanya mewakili sebagian masyarakat saja.
"Uang APBD kan pasti kudu digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun perorangan," katanya.
Rony menilai gambaran Jokowi saat ini sudah identik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pemasangan iklan tersebut dinilai dapat menimbulkan kecemburuan di partai-partai lain.
"Ini kan tidak pas lantaran Pak Jokowi kan jika gak salah dia sebagai Pembina PSI," kata dia.
"Saya tadi baca, Ketuanya DPC Gerindra juga mempertanyakan, kok Pak Prabowo ulang tahun enggak ada ucapan selamat," lanjutnya.
Rony juga menampik argumen Pemkot Solo nan menyebut Jokowi sebagai mantan Walikota sekaligus Presiden nan berjasa kepada Kota Solo.
"Mantan-mantan Presiden nan ulang tahun di Bulan Juni itu banyak. Contohnya Ir Soekarno, Pak Soeharto, Pak BJ Habibie. Kenapa hanya Pak Jokowi saja?" kata dia.
Rony tak menutup kemungkinan iklan tersebut dibiayai oleh perorangan. Namun menurut Rony, pemasangan iklan ucapan selamat ulang tahun Jokowi oleh perorangan juga menimbulkan masalah lain. Pasalnya, baliho-baliho tersebut menampilkan logo resmi Pemkot Solo.
"Kalau uangnya memang dari pribadi alias perorangan yo tidak boleh pakai simbolnya Pemkot," ujarnya.
Ia pun mendesak agar Ketua Komisi II DPRD Solo memanggil Pemkot Solo untuk menjelaskan pemasangan iklan ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi tersebut. Menurutnya, Pemkot Solo kudu menjelaskan sumber biaya untuk pemasangan baliho-baliho tersebut.
"Kalau memang itu pakai duit APBD ya itu kudu penjelasan dengan benar. Kalau atas nama perorangan ya juga kudu dijelaskan kenapa pakai logo Pemkot," kata dia.
Terpisah, Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan ucapan ulang tahun dalam corak iklan itu sebagai ungkapan apresiasi. Dia menyebut Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo tahun 2005-2012 nan menurutnya berakibat pada perubahan Solo.
"Iya, iya, ya ini corak apresiasi kita ingat Pemerintah Kota Surakarta itu perubahan drastis di era beliau. Pembangunan nan luar biasa. Tentu ini apresiasi sekali dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap beliau Wali Kota ke-16 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Semoga beliau terus menginspirasi bagi kami semua nan bekerja saat ini," kata Respati, Senin, (22/6).
Pemasangan iklan tersebut memicu reaksi dari DPC Gerindra Kota Solo. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno mengaku kecewa adanya iklan ucapan selamat ulang tahun ke-65 Joko Widodo (Jokowi) dari Pemerintah Kota Solo nan tersebar di jalanan.
Alasannya, perlakuan serupa tidak diberikan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto nan sekarang menjabat sebagai Presiden RI.
Padahal, kata Ardianto, Wali Kota Solo Respati Ardi saat ini berstatus sebagai kader dari Partai Gerindra.
"Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membikin saya juga agak kecewa sedikit dengan apa nan diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," kata Ardianto ditemui detikJateng di Gedung DPRD Solo, Senin (22/6).
(fra/syd/fra)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·