DPRD Jabar Dorong Pemekaran Desa untuk Optimalkan Dana Desa

, BANDUNG, – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pemekaran desa guna mengoptimalkan serapan biaya desa dari pemerintah pusat. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, dalam keterangannya di Bandung pada Selasa, menyatakan bahwa langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pemerataan anggaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Daddy menjelaskan bahwa dengan adanya pemekaran desa, potensi peningkatan serapan biaya desa menjadi lebih besar. "Secara otomatis kesejahteraan ekonomi masyarakat desa juga bakal meningkat," ujarnya.

Ia menyoroti wilayah dengan populasi padat seperti Kabupaten Cirebon, nan mempunyai kebutuhan mendesak untuk melakukan pemekaran desa agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. "Dengan bertambahnya jumlah desa, alokasi biaya desa dari pusat bakal meningkat, sehingga pelayanan kepada penduduk menjadi lebih dekat dan efektif," tambahnya.

Selain itu, Bapemperda DPRD Jawa Barat juga tengah mengonsultasikan revisi tata langkah pembentukan produk norma wilayah kepada Kementerian Dalam Negeri agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan nomenklatur menjadi "produk norma daerah" diharapkan dapat memperkuat landasan norma bagi kebijakan strategis di Jawa Barat.

Daddy menegaskan bahwa pemerintah wilayah tidak perlu ragu untuk melakukan pemekaran selama persyaratan teknis telah terpenuhi. "Kami mendorong pemerintah kabupaten/kota, jika syarat minimal jumlah masyarakat telah terpenuhi, segera memproses pemekaran sebagai upaya mempercepat pembangunan dan pelayanan di desa," katanya.

Ia menambahkan bahwa percepatan pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengedaran anggaran negara serta memberikan faedah nan lebih luas bagi masyarakat.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara