DPRD Jabar Dorong Kemudahan Perizinan IKM untuk Pasar Ekspor

, BANDUNG, – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius dalam mengembangkan industri mini dan menengah (IKM), termasuk di Kota Tasikmalaya. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah perizinan agar produk lokal bisa menembus pasar ekspor.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menyatakan bahwa sektor IKM tidak hanya mencerminkan kekhasan daerah, tetapi juga krusial dalam menyerap tenaga kerja lokal. Pernyataan itu disampaikan Lina di Bandung, Selasa.

“Pelaku IKM patut diapresiasi lantaran selain mengangkat kekhasan daerah, mereka juga bisa menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat dapat berkekuatan di wilayahnya sendiri,” ujar Lina.

Menurut Lina, hasil kunjungan ke beragam wilayah menunjukkan bahwa pelaku IKM di Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, tetap menghadapi tantangan seperti perubahan bahan baku dan persaingan pasar nan ketat. Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian lebih agar potensi besar pelaku IKM dapat berkembang optimal.

“Pemerintah kudu memahami kebutuhan pelaku IKM dan datang memberikan perlindungan serta support nan memadai,” lanjutnya.

Komisi II DPRD Jawa Barat juga mengusulkan pendampingan holistik, tidak hanya untuk peningkatan kualitas produksi tetapi juga penguatan kapabilitas upaya secara menyeluruh. Pendampingan ini krusial agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan mengatasi persoalan pelaku IKM, baik dari sisi bahan baku maupun akses pasar.

“Kami mau intervensi kebijakan nan dilakukan betul-betul menyentuh akar persoalan nan dihadapi pelaku IKM,” tegasnya.

Ke depan, DPRD Jawa Barat mendorong pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar internasional. Lina menilai support pemerintah dalam proses perizinan ekspor menjadi kunci agar produk unggulan daerah, termasuk dari Tasikmalaya, dapat bersaing di pasar global.

“Harapannya, IKM di Jawa Barat tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga bisa menembus pasar ekspor dengan support perizinan dan pendampingan nan memadai,” tutup Lina.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara