DPR Usul Negara Tanggung 100 Persen Iuran BPJS Kesehatan, Segini Hitungan Anggarannya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah menanggung seluruh iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, negara mempunyai keahlian finansial nan cukup untuk membiayai agunan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa kudu membebani rakyat dengan sistem iuran mandiri.

Dia menilai, perdebatan mengenai verifikasi info peserta nan tidak kunjung usai hanya bakal memperlama ketidakpastian jasa kesehatan bagi penduduk miskin.

"Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya Pak. Kepesertaan, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah Pak. Mampu enggak? Mampu kok Pak," ujar Charles dalam rapat kerja berbareng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Sabtu (18/4/2026).

Charles memaparkan, hitung-hitungan secara rinci mengenai total biaya nan dibutuhkan jika negara mengambil alih seluruh iuran.

Berdasarkan info nan dimilikinya, terdapat sekitar 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) nan perlu ditanggung.

"Kalau kita kalikan 42 ribu, dikali lagi 12 bulan, Rp113 triliun per tahun Pak. Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain nan jauh lebih besar saja bisa Pak," tegasnya.

Politikus PDIP ini juga menyentil prioritas anggaran pemerintah nan seringkali dialokasikan untuk program-program nan dianggap kurang mendesak dibandingkan urusan kesehatan nyawa rakyat. Ia membandingkan kebutuhan biaya BPJS dengan pengadaan operasional lainnya.

"Program lain malah dipakai buat motor trail Pak. Ini buat kesehatan rakyat Pak. Mampu Pak," ujarnya.